Bontang – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyuarakan keprihatinan atas lambannya proses pencairan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran dalam APBD Perubahan Kota Bontang tahun 2024. Hingga pertengahan November, serapan anggaran baru mencapai sekitar 49 persen dari total yang dialokasikan, menyisakan sekitar Rp1,6 triliun yang belum direalisasikan.
“Dari total 31 OPD, serapan fisik dan keuangan baru sekitar 49 persen. Ini berarti ada anggaran sekitar Rp1,6 triliun yang belum dimanfaatkan,” ujar Rustam setelah rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Senin (11/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Komisi B menyampaikan hasil kunjungan ke beberapa OPD, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf). Menurut Rustam, kendala utama yang menghambat pencairan anggaran adalah gangguan teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Masalah ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan dan berdampak pada terlambatnya pembayaran anggaran di tingkat lokal maupun nasional.
“Gangguan SIPD ini bukan hanya terjadi di Bontang, tapi juga dialami di tingkat nasional. Kami sangat berharap masalah ini segera diperbaiki agar pencairan dana bisa dimulai dari pertengahan hingga akhir Desember dengan target penyelesaian pada 30 Desember,” ungkap Rustam.
Rustam menegaskan bahwa meski kendala teknis SIPD menjadi penghambat, pihaknya akan memastikan agar anggaran yang tertunda segera dapat terserap sesuai dengan jadwal. Menurutnya, hal ini bukan sekadar alasan, tetapi kenyataan yang dihadapi saat ini. Ia pun menekankan pentingnya perbaikan teknis untuk mencegah penundaan lebih lanjut.
“Kami akan memastikan bahwa pembayaran yang tertunda dapat diselesaikan tepat waktu. Ini bukan alasan, tapi fakta yang harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Untuk meningkatkan serapan anggaran, Rustam mengajak seluruh pihak yang terkait, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BPKAD, untuk memberikan perhatian lebih kepada OPD yang memiliki kinerja rendah dalam hal serapan anggaran. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan memastikan anggaran digunakan secara optimal.
“Evaluasi kinerja OPD sangat penting. Kami ingin agar OPD dengan serapan rendah mendapatkan perhatian lebih, sehingga anggaran yang ada bisa sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Rustam.
Selain masalah serapan anggaran, Rustam juga menyoroti pengelolaan aset di Pelabuhan Lok Tuan yang mengalami kendala. PT Laut Bontang Bersinar (LBB) sebagai pengguna aset pelabuhan diminta untuk segera memenuhi kewajiban terkait pengelolaan aset tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Komisi B, mengingat pelabuhan merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas ekonomi Bontang.
“Ini menjadi perhatian khusus bagi BPKAD. Kami berharap LBB segera menuntaskan kewajibannya sebagai pengguna aset di pelabuhan agar pengelolaan aset daerah bisa berjalan lancar,” tutup Rustam.