Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. Pemanggilan ini dilakukan pada Jumat (28/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemanggilan tersebut dan menyatakan bahwa Rudy Tanoe diperiksa dalam kapasitasnya terkait distribusi bansos oleh perusahaannya. Namun, ia belum membeberkan secara spesifik materi pemeriksaan yang akan didalami tim penyidik.
“Benar, hari ini ada jadwal pemanggilan saudara BRT dalam perkara distribusi bansos,” ujar Budi dalam keterangannya kepada wartawan.
Rudy Tanoe sendiri telah menyandang status tersangka dalam perkara ini. Ia bahkan telah dua kali mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan status hukumnya.
Gugatan pertama ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/9/2025), sementara permohonan kedua didaftarkan pada Senin (17/11/2025) dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
Dalam pertimbangan hukum sebelumnya, hakim menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Rudy telah melalui proses yang sah karena KPK telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. KPK juga mencatat adanya indikasi penyimpangan dalam kerja sama distribusi bansos beras yang dilakukan oleh PT DNRL.
Penyidikan terhadap Rudy merupakan bagian dari upaya KPK menelusuri aliran dana dan mekanisme kerja sama distribusi bansos yang diduga merugikan keuangan negara.
Kasus ini bermula dari proyek pengadaan dan distribusi bansos oleh Kementerian Sosial pada tahun 2020 yang diberikan kepada beberapa perusahaan swasta, termasuk perusahaan milik Rudy.
KPK menegaskan bahwa meski praperadilan masih berjalan, proses penyidikan tidak akan terhenti. Penyidik terus mendalami indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara dalam proyek bansos yang semestinya ditujukan untuk masyarakat terdampak pandemi.
Rangkaian proses hukum terhadap Rudy Tanoe menjadi sorotan publik karena menyangkut penyaluran bansos di masa krisis. Publik berharap pengusutan ini mampu mengungkap praktik korupsi yang selama ini membebani program sosial negara.