Mojokerto – Jeda bukan sekadar waktu untuk berhenti, tetapi juga kesempatan memperbaiki langkah. Momentum libur sekolah yang menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar kualitas layanan semakin baik.
Penghentian sementara penyaluran MBG selama libur semester genap dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan pada 17 Juni 2026. Masa libur sekolah berlangsung sejak Senin (22/6/2026) hingga 13 Juli 2026, sehingga seluruh aktivitas penyiapan dan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah, termasuk Mojokerto Raya, turut dihentikan sementara.
Perwakilan SPPG Wates, Kota Mojokerto, Didik, membenarkan bahwa selama masa libur sekolah tidak ada aktivitas operasional di dapur pelayanan maupun penyaluran makanan kepada para siswa.
“Tidak ada kegiatan,” katanya saat dikonfirmasi pada Selasa (23/6/2026).
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Timur, Jaka Prima, menilai penghentian sementara program tersebut juga memberikan kemudahan bagi orang tua. Berbeda dengan masa liburan sebelumnya, siswa kini tidak lagi diwajibkan datang ke sekolah hanya untuk mengambil paket makanan bergizi.
“Orang tua tidak perlu khawatir lagi karena harus ambil MBG ke sekolah,” ujarnya.
Namun demikian, Jaka menegaskan bahwa jeda operasional ini seharusnya dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola program. Menurutnya, evaluasi perlu mencakup sistem operasional, efisiensi pelaksanaan, standardisasi layanan di seluruh SPPG, hingga kualitas makanan yang diterima peserta didik.
“Dengan banyaknya masalah selama ini, jadi harus betul-betul ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan MBG di sekolah juga butuh evaluasi dari sisi makanan dan pelayanan,” tandas Jaka.
Pengacara sekaligus dosen asal Kota Mojokerto itu menilai sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG, seperti kasus dugaan keracunan makanan hingga terhentinya operasional beberapa SPPG akibat keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, menjadi catatan penting yang tidak boleh diabaikan. Ia berharap pemerintah dapat menjadikan masa jeda ini sebagai kesempatan memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki standar keamanan pangan, serta memastikan distribusi anggaran berjalan tepat waktu.
Komnas PA Jawa Timur berharap setelah kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada pertengahan Juli mendatang, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa melalui pelayanan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.