Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyampaikan dukungannya terhadap perkembangan kinerja PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), namun juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait akses jalan nasional menuju terminal petikemas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, dalam wawancaranya di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat (20/6/2025), menjelaskan bahwa PT KKT merupakan perusahaan hasil kerja sama antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dengan Pelindo, melalui penyertaan modal berupa lahan dan aset. Terminal ini berperan penting dalam aktivitas bongkar muat barang dan diproyeksikan menjadi salah satu penunjang logistik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kita melihat progres PT KKT cukup baik dari tahun ke tahun, proyeksi terus tumbuh. Kalau bisa dilengkapi juga dengan gudang-gudang logistik, ini akan menandai kesiapan Kaltim menyambut IKN,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini.
Firnadi menyebut, keberadaan KKT telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim melalui bagi hasil keuntungan dengan Pelindo dan Perusda MBS. Namun, ia tak menutup mata terhadap sejumlah keluhan dari pengguna jasa KKT, terutama soal kerusakan jalan penghubung menuju terminal.
“Kemarin kami menemukan kendala dari konsumen KKT atau pemilik barang. Mereka mengeluh soal jalur jalan yang makin hari makin rusak. Karena jalan ini statusnya milik nasional, Komisi II siap mendukung upaya koordinasi ke Balai Jalan Nasional,” jelasnya.
Selain soal infrastruktur, Firnadi juga menyinggung pentingnya pemerataan kesempatan kerja dan transfer teknologi dalam manajemen KKT. Ia meminta agar rekrutmen SDM dilakukan secara adil dan inklusif.
“KKT harus memberikan porsi yang sama bagi SDM, dari mana pun asalnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka membawa teknologi dan efisiensi dalam sistem bongkar muat,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kaltim juga telah mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional PT KKT. Rombongan dewan menyoroti kontribusi PAD yang dihasilkan, rencana ekspansi ke depan, serta menekankan akuntabilitas pengelolaan aset daerah agar memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi regional. (ADV).