Jember – Layaknya api dalam sekam, dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, terbongkar setelah sidak anggota dewan menemukan 30 ton pupuk mencurigakan yang tak sesuai jalur distribusi. Temuan ini memicu rapat dengar pendapat (hearing) oleh Komisi B DPRD Jember pada Rabu (16/7/2025).
Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember ini menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, distributor resmi, perwakilan Pupuk Indonesia (PI), pemilik kios, penyuluh pertanian lapangan (PPL), gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta perwakilan petani. Hearing ini bertujuan menggali lebih dalam praktik distribusi dan dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi yang menjadi hak petani kecil.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menegaskan bahwa penyimpangan ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menghancurkan harapan para petani. “Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani kecil. Ketika pupuk ini diselewengkan, bukan hanya aturan yang dilanggar, tapi juga harapan para petani,” ujarnya.
Pihak Dinas Pertanian mengklaim bahwa distribusi telah berjalan sesuai prosedur. Namun, munculnya laporan kelangkaan pupuk di tingkat petani, bersamaan dengan temuan stok besar di tempat tak resmi, mengindikasikan potensi penyimpangan distribusi yang serius.
Komisi B juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pendataan, khususnya dalam penginputan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Toni, anggota DPRD dari Partai NasDem, menyatakan bahwa kekacauan ini berakar dari kelalaian penginputan data oleh PPL, termasuk permintaan nota kosong yang meresahkan.
Perwakilan masyarakat, Pak Dar dari Desa Keting, menyampaikan terima kasih kepada Toni atas keberaniannya mengungkap penyimpangan. “Dengan adanya temuan ini, harga pupuk bisa kembali sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujarnya.
Sementara itu, Bu Sri dari Dinas Pertanian mengakui kelemahan pihaknya dalam pembinaan PPL. “Kami mengaku salah dan mohon maaf. Kami hanya manusia biasa. Kami akan membina petugas agar bekerja lebih baik,” ucapnya sambil meminta bantuan pengawasan dari PI terhadap stok pupuk yang berlebih.
Di akhir pertemuan, Candra menekankan pentingnya koordinasi terbuka antara kios dan Gapoktan untuk menyelesaikan masalah secara dialogis. Ia juga meminta PI meningkatkan pengawasan agar distribusi pupuk subsidi berjalan tepat sasaran. “Semua akan kami notulenkan,” tegasnya menutup rapat.