Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pendidikan gratis atau “gratispol” dari Pemerintah Provinsi Kaltim. hal ini ia sampaikan di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Menurut Hasanuddin, program ini bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD. “Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” ujarnya tegas.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan serius yang dihadapi, yakni penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2026 mendatang. “Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Penurunan ini menurutnya akan berdampak besar karena dana tersebut juga dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa langkah efisiensi akan menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik, termasuk program gratispol.
“Kita terus melakukan efisiensi,” imbuhnya, seraya menambahkan bahwa proyeksi anggaran perubahan tahun 2025 juga menunjukkan tren penurunan. “Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” katanya memberi harapan bahwa situasi fiskal bisa membaik.
Musrenbang yang dihadiri Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini menandai awal konsolidasi lintas sektor untuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Pemerintah provinsi mengusung lima pendekatan utama dalam RPJMD baru: teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
Meskipun tantangan fiskal membayangi, komitmen terhadap pendidikan gratis menjadi sorotan utama yang menunjukkan arah prioritas pembangunan daerah ke depan. (Adv).