Kukar – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang akan digelar serentak pada Sabtu, 19 April 2025, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) menyerukan penolakan terhadap praktik politik uang. Seruan ini datang sebagai respons terhadap kekhawatiran akan integritas demokrasi yang terancam oleh praktik curang menjelang hari pencoblosan.
Ketua Umum KAMMI Kaltimtara, Dedi Nur, mengajak seluruh elemen masyarakat Kukar untuk menolak segala bentuk serangan fajar. Ia menekankan pentingnya menjaga kesucian demokrasi dari godaan materi yang dapat mengaburkan pilihan politik warga.
“Politik uang atau serangan fajar adalah musuh bersama. Kami mengajak masyarakat untuk berkomitmen berani menolak dan melaporkan jika menemukan praktik tersebut. Ini demi masa depan Kukar yang lebih baik,” tegas Dedi pada Kamis (18/4/2025).
Dedi, yang juga merupakan pemuda asli Kukar dan menjabat untuk periode 2024–2026, menekankan agar para pasangan calon dan tim sukses menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan sportifitas dalam kontestasi politik ini.
Menurutnya, PSU adalah momentum penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kukar, dan karena itu harus dihindarkan dari segala bentuk kecurangan yang bisa mencederai hasil pemilu.
Selain itu, Dedi juga menyerukan kepada Bawaslu serta aparat penegak hukum untuk mengerahkan pengawasan ekstra selama masa tenang hingga hari pencoblosan. Ia mendorong adanya penyebaran tim pengawas ke titik-titik rawan guna meminimalisasi potensi pelanggaran.
“Masa tenang bukan berarti tanpa pengawasan. Justru di masa inilah pengawasan perlu diperketat karena potensi pelanggaran meningkat,” tambahnya.
Seruan ini mencerminkan kekhawatiran luas masyarakat sipil atas ancaman praktik politik uang yang terus membayangi pesta demokrasi di berbagai daerah. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan ketat dari lembaga terkait, KAMMI berharap PSU Pilkada Kukar dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.
Langkah-langkah ini dianggap penting tidak hanya untuk memastikan hasil pemilu yang kredibel, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal di Kukar.