Samarinda – “Speak by data” menjadi seruan kuat dari Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud, dalam dialog publik Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), Senin (22/9/2025). Dialog bertema efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan transformasi ekonomi ini berlangsung di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, dan dihadiri tokoh lintas sektor, termasuk akademisi, pakar ekonomi, hingga legislator pusat.
Dialog ini menjadi panggung bagi Kalimantan Timur untuk menegaskan posisi strategisnya di panggung nasional. Sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kontributor utama penerimaan negara dari sumber daya alam, Kaltim meminta kebijakan efisiensi fiskal tidak mengorbankan kebutuhan dasar rakyat.
“Kami tidak menolak efisiensi, tapi jangan sampai dana transfer dipotong sedemikian rupa hingga menyulitkan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini hak dasar yang harus dijamin,” tegas Gubernur Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud, di hadapan peserta dialog.
Ia menekankan pentingnya memperjuangkan hak daerah secara solid, dengan menyampaikan argumentasi berbasis data yang kuat. Harum menilai masih ada ketimpangan antara kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan nasional dengan manfaat fiskal yang diterima daerah.
“Jangan sampai kontribusi besar daerah ini tidak sebanding dengan manfaat yang kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Wakil Gubernur H Seno Aji pun menggarisbawahi peran besar Kalimantan Timur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional. Ia menyerukan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan proporsi TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil bagi daerah.
“Kita mohon dukungan dari para senator dan DPR RI dapil Kaltim. Kita perlu bersatu, memperjuangkan yang terbaik bagi daerah ini,” ujarnya dalam pernyataan yang mendapat respons positif dari peserta.
Dialog yang dipandu Ketua FRKB Edy Sofyan ini turut menghadirkan pemikiran kritis dari berbagai tokoh daerah. Di antaranya Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy, mantan Sekda Kaltim Irianto Lambrie, serta pakar ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi. Pandangan juga disampaikan secara daring oleh anggota DPR RI Syarifuddin, serta anggota DPD RI Yulianus Henock dan Sofyan Hasdam.
Diskusi berlangsung dinamis dan menyoroti kebutuhan Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan fiskal sebagai kunci transformasi ekonomi di tengah peran strategisnya sebagai tulang punggung pemindahan ibu kota negara.
Dengan semangat kebersamaan dan data sebagai senjata utama, Kalimantan Timur berharap dapat memperkuat posisinya dalam peta kebijakan fiskal nasional demi kesejahteraan warganya.