Mataram – Pagi yang biasanya sepi di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Selasa (25/11/2025), berubah menjadi ruang penyampaian aspirasi yang penuh makna. Puluhan anggota Aliansi Honorer 518 Pemprov NTB duduk bersila dalam diam, sebagai simbol keteguhan dan kesabaran. Mereka menyuarakan satu harapan bersama: pemerintah daerah membuka kembali peluang bagi tenaga honorer non-database melalui skema PPPK Paruh Waktu Tambahan.
Aksi damai ini tidak disertai orasi atau spanduk besar. Hanya suara hati dan tekad para pengabdi yang selama ini belum mendapat kepastian status kepegawaian, meski telah bertahun-tahun menjalankan tugas publik.
Menurut Koordinator Aliansi, Irfan, inisiatif ini muncul setelah pihaknya melakukan audiensi dengan KemenPAN-RB di Jakarta. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk mengusulkan kembali nama-nama honorer non-database yang tidak terakomodasi dalam seleksi sebelumnya.
“Peluang ini terbuka melalui skema PPPK Paruh Waktu Tambahan. Pemerintah daerah bisa mengajukan surat permohonan tambahan, disertai daftar nama dan pernyataan kesanggupan penggajian oleh daerah,” terang Irfan.
Informasi ini disambut positif oleh BKD NTB. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Informasi Kepegawaian, Rian Priandana, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi ini kepada Gubernur NTB.
“Kami siap mendukung perjuangan ini. Langkah selanjutnya tentu menunggu arahan kepala daerah, lalu kami akan koordinasikan ke KemenPAN-RB,” ujar Rian.
BKD menegaskan komitmennya untuk mendampingi proses perjuangan honorer 518, dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku. Langkah konkret dari pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar peluang yang sudah dibuka pusat tidak sia-sia.
Aksi duduk bersila ini bukan hanya bentuk protes, tapi cermin dari dedikasi dan ketekunan. Di tengah ketidakpastian, para honorer berharap akan ada keputusan yang berpihak kepada mereka, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik, dari sekolah hingga rumah sakit, dari kantor pemerintahan hingga fasilitas umum.
Kini, perhatian tertuju pada pemerintah daerah. Ratusan honorer menunggu bukan janji, tapi tindakan nyata.