Suarabaya – Isu dugaan pemalsuan ijazah oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri mengundang sorotan tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur. Organisasi mahasiswa Islam tersebut menyebut, jika kabar ini terbukti benar, maka praktik demokrasi di tingkat daerah telah mengalami keretakan serius.
Ketua Bidang Politik dan Demokrasi BADKO HMI Jatim, Tsabit Ikhmaddi, mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan penggunaan dokumen pendidikan palsu untuk meraih jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (23/7/2025), menyusul laporan yang beredar mengenai dugaan pemalsuan ijazah oleh salah satu anggota dewan di Kabupaten Kediri.
“Ijazah ini kan urusan administrasi yang amat fundamental, jika benar itu palsu maka politik di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri sudah terancam,” ujar Tsabit dalam keterangannya.
Ia menegaskan, keaslian dokumen seperti ijazah seharusnya menjadi prioritas dalam proses verifikasi pencalonan anggota legislatif. Ketiadaan pemeriksaan yang ketat, menurutnya, menunjukkan adanya potensi kelalaian dari penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas verifikasi administratif.
“Penyelenggara pemilu seharusnya benar-benar memeriksa dengan teliti terkait hal-hal yang sifatnya administratif seperti ini, kalau sampai ini benar palsu, merupakan sebuah kelalaian yang amat tragis menurut kami,” lanjut Tsabit.
Dalam pernyataan penutupnya, Tsabit menyoroti mekanisme verifikasi yang selama ini hanya mengandalkan pakta integritas dari calon tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keaslian dokumen.
“Iya, lah kalau bukan penyelenggara pemilu lalu siapa? berkas itu kan harus diverifikasi beneran, kalo cuma minta pakta integritas terkait keaslian berkas tanpa adanya screening serius, ya percuma,” tandasnya.
Kasus ini menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan agar tidak mengabaikan aspek legalitas dokumen calon legislatif. Jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal dan melemahkan kualitas kepemimpinan daerah.
BADKO HMI Jatim mendesak agar investigasi menyeluruh segera dilakukan, termasuk memeriksa keterlibatan pihak-pihak yang diduga lalai dalam proses administrasi pencalonan.