Jember – Dalam ikhtiar memanusiakan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember kembali menunjukkan komitmennya melalui program “Gus’e Peduli Kesehatan” yang akan diluncurkan pada Ahad, 6 Juli 2025. Lewat program ini, tiga rumah sakit daerah disiapkan untuk melayani ratusan warga secara gratis, sejalan dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang telah berlaku sejak awal 2024.
Program ini akan digelar serentak di RSD dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat. Empat jenis layanan kesehatan gratis disiapkan: khitanan massal bagi 200 anak, operasi katarak untuk 150 pasien, operasi bibir sumbing bagi 30 warga, serta pelayanan kontrasepsi jangka panjang untuk 300 peserta. Semua kegiatan akan dilakukan bertahap mulai 6 Juli hingga 20 September 2025.
Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jember, Ahmad Helmi Luqman, program ini merupakan bentuk konkret dari visi Bupati Gus Fawait yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar rakyat, bukan layanan eksklusif bagi kalangan tertentu.
“Kami ingin memastikan bahwa layanan kesehatan bukan hanya milik mereka yang mampu, tapi hak seluruh rakyat Jember,” tegas Helmi saat diwawancarai pada Jumat (5/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pendaftaran cukup dilakukan di puskesmas terdekat tanpa syarat rumit. Semua biaya ditanggung pemerintah daerah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, bagian dari sistem UHC yang mencakup seluruh warga Jember yang belum memiliki jaminan kesehatan formal.
Program Gus’e Peduli Kesehatan ini merupakan bagian dari upaya lintas sektor di Jember untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Puskesmas, rumah sakit, kecamatan, hingga kelurahan dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan layanan.
Bagi Bupati Jember, Gus Fawait, program ini menjadi bukti bahwa keberpihakan kepada wong cilik bukan sebatas janji kampanye. Ia menganggap kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan yang tidak boleh dikompromikan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan pelayanan menyeluruh, Pemkab Jember menegaskan bahwa kesehatan bukan lagi kemewahan, melainkan hak yang harus dijamin negara, dimulai dari pemerintah daerah. (ADV).