Jember – “Kalau berasnya palsu, rakyat yang jadi korban.” Pernyataan tegas itu meluncur dari mulut Bupati Muhammad Fawait saat menanggapi dugaan penyalahgunaan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan menindak keras setiap pelanggaran dalam pendistribusian beras yang tidak sesuai takaran maupun kualitas.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi yang digelar Selasa malam (5/8/2025), yang turut dihadiri oleh Kepala Bulog Wilayah Jember. Dalam forum itu, Bupati Fawait menyebut adanya indikasi kuat beras SPHP palsu yang beredar di pasaran. Ia menegaskan telah melakukan koordinasi intensif dengan Bulog dan jajaran terkait untuk merespons cepat situasi ini.
“Hasil mitigasi awal menunjukkan adanya indikasi beras palsu di lapangan. Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan Bulog, dan akan menindaklanjuti dengan langkah tegas,” ujar Gus Fawait di hadapan para undangan.
Pemkab Jember berencana mengerahkan camat, Satpol PP, serta aparat pendukung lainnya untuk melakukan pengawasan ketat di pasar-pasar strategis yang menjadi titik distribusi SPHP. Tak hanya mengandalkan aparat, masyarakat juga diajak berpartisipasi aktif lewat kanal aduan resmi Wadul Guse, yang kini diperkuat untuk menerima laporan dugaan penyimpangan.
Langkah pencegahan juga dilakukan melalui perluasan sosialisasi agar warga dapat lebih waspada terhadap ciri-ciri beras yang tidak sesuai standar. Pemerintah ingin memastikan tak ada ruang bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan merugikan konsumen.
Sementara itu, Kepala Bulog Jember membantah kabar adanya distribusi beras SPHP berkualitas buruk di wilayah Tanggul, khususnya di Pasar Manisan. Ia menegaskan, hingga kini Bulog belum menyalurkan beras SPHP ke kawasan tersebut.
“Sampai saat ini, Bulog Jember belum melakukan distribusi beras SPHP ke wilayah Tanggul. Kami baru menyelesaikan verifikasi dan validasi bersama Disperindag di pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan Pasar Mangli,” ungkapnya.
Untuk memastikan akurasi distribusi, Bulog bersama Satgas Pangan dan Pemkab Jember akan mengumpulkan data dari tiap pasar. Hal ini bertujuan memverifikasi bahwa mitra penyalur SPHP adalah pihak yang terpercaya dan patuh terhadap standar yang ditentukan.
Langkah cepat dan terstruktur ini diharapkan dapat membendung praktik curang dalam distribusi pangan bersubsidi serta melindungi konsumen dari potensi kerugian. (ADV).