Samarinda – Langkah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mengundang sejumlah perwakilan media dalam pertemuan informal di Lamin Etam, Sabtu malam (26/7/2025), memicu sorotan tajam dari kalangan insan pers. Pertemuan bertajuk “silaturahmi dan ngopi bareng” itu berlangsung menjelang rencana aksi unjuk rasa Serikat Insan Pers Kaltim yang dijadwalkan Senin (28/7/2025) mendatang.
Undangan untuk pertemuan tersebut disebar terbatas melalui grup WhatsApp dan hanya ditujukan kepada media serta asosiasi pers tertentu. Kondisi ini memunculkan kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Asosiasi Jaringan Informasi Publik (AJIP) Kaltim, Herdiansyah. Ia menilai, langkah Gubernur tersebut terkesan sebagai upaya mengamankan situasi menjelang aksi yang akan menyuarakan berbagai isu penting, termasuk dugaan intimidasi terhadap jurnalis.
“Apakah ini bentuk untuk meredam aksi dari Serikat Insan Pers itu pada Senin besok?” ujar Herdiansyah dalam keterangannya.
Ia menambahkan, eksklusivitas dalam pertemuan itu justru menciptakan kesan adanya kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi demi agenda pribadi.
“Keributan ini sengaja dibuat oleh kelompok tertentu agar kepentingan mereka tercapai, dan betul, sekarang mungkin sudah tercapai sehingga aksi tersebut pelan-pelan mau diredam. Saya bilang sih ini cuci tangan,” tegasnya.
Herdiansyah menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan tetap berlangsung dan membawa isu-isu krusial ke ruang publik. Salah satu tuntutan utama adalah menyoroti ruang kebebasan pers yang dinilai kian terhimpit, apalagi setelah muncul dugaan intervensi terhadap sejumlah jurnalis lokal.
Sikap Pemprov yang mengadakan pertemuan terbatas juga dianggap memperburuk persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan pers, yang semestinya menjadi pilar penting demokrasi.
“Langkah ini bisa dilihat sebagai pendekatan politis yang justru memperburuk persepsi publik terhadap komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi,” pungkas Herdiansyah.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Kaltim terkait tudingan ini. Namun, eskalasi dinamika antara pemerintah dan insan pers ini diprediksi akan menjadi sorotan utama pada aksi demonstrasi Senin esok.