Samarinda – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungan terhadap wacana Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membangun pabrik pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota. Menurutnya, upaya ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang kian mendesak di berbagai daerah.
“Apapun hari ini yang bisa pertama mengatasi persoalan sampah, itu persoalan yang dihadapi Pemprov, terutama kabupaten/kota. Masyarakat memproduksi sampah setiap hari dan pemerintah harus melakukan upaya pengelolaannya,” kata Firnadi, saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-18 di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2025).
Ia menilai keberadaan pabrik pengelolaan sampah—termasuk pengolahan plastik—akan memberikan nilai tambah ekonomi, tidak hanya sebagai solusi limbah tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah, itu pun baru sebatas proses memilah atau mengumpulkan. Jika ada proses berikutnya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, kita dukung,” tegas Firnadi.
Terkait pendanaan, ia menyebut kemungkinan penganggaran melalui APBD dapat dilakukan, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Namun, karena kewenangan pengelolaan sampah umumnya berada di tingkat kabupaten/kota, skema bantuan keuangan (bankeu) dinilai paling memungkinkan.
“Kalau Pemprov itu kan tidak menguasai kawasan yang khusus kabupaten/kota. Jadi mungkin bisa melalui bankeu, atau Pemprov yang menginisiasi pabriknya dan kabupaten/kota mengelola sampahnya di situ. Dua skema itu saya kira memungkinkan,” jelas Firnadi.
Ia juga membuka kemungkinan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda dalam operasionalisasi pabrik sampah tersebut. Jika pembangunan dilakukan oleh Pemprov, maka kabupaten/kota cukup menyiapkan lahan dan memastikan pasokan sampah masuk ke sistem.
“Wacananya kita dukung. Bisa jadi nanti skemanya melibatkan BUMD atau Perusda, atau melalui bankeu ke pemerintah kota. Tinggal kota menyiapkan lahannya,” pungkasnya. (ADV).