Jember — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Pembangunan dinilai tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus menjangkau pedesaan hingga dusun-dusun terpencil.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama warga desa yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
“Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen penuh agar anggaran daerah atau APBD betul-betul berpihak kepada kepentingan publik. Tambahan dana transfer pada P-APBD 2026 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Jember, Fraksi Gerindra mendorong agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun penerangan jalan di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan,” ujar Ardi, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, sejumlah kebutuhan mendesak di kawasan pinggiran, termasuk wilayah Jember Selatan, adalah perbaikan jalan utama serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat yang sebagian besar menggantungkan perekonomian dari sektor pertanian, perdagangan hingga perikanan.
“Langkah ini berorientasi pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan jalan memadai, mobilitas warga menjadi lancar dan perekonomian warga di pelosok akan terangkat,” tambahnya.
Ardi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengupayakan alokasi anggaran pembangunan, baik melalui pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun skema pembiayaan lainnya yang dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Terkait rencana dana talangan pada 2027, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyatakan dukungan, terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Namun, dukungan tersebut tetap disertai penegasan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap skema pembiayaan pembangunan.
“Prinsipnya kami mendukung program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, seluruh proses dan mekanisme pembiayaan harus berjalan sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ardi.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan rancangan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, berbagai program pembangunan, khususnya infrastruktur di pedesaan dan dusun terpencil, dapat segera direalisasikan secara transparan dan tepat sasaran.
Pemerataan pembangunan, menurut Fraksi Gerindra, menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Jember.(ADV)