Probolinggo – Seperti membuka peta lama untuk menemukan jalur baru, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menengok pengalaman Jawa Timur dalam mengelola pelabuhan daerah. Kunjungan kerja yang dilakukan ke DPRD Provinsi Jawa Timur dan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) menjadi upaya serius wakil rakyat Kaltim mencari formulasi terbaik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk menggali praktik pengelolaan pelabuhan yang telah terbukti berjalan profesional. Bersama anggota Komisi II, Sapto mengikuti paparan langsung dari jajaran direksi PT DABN serta meninjau operasional Pelabuhan Probolinggo, Rabu (17/12/2025).
Menurut Sapto, PT DABN yang merupakan anak perusahaan PT Cipta Graha Usaha (CGU) memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pelabuhan. Model bisnis dan tata kelola yang diterapkan dinilai relevan untuk direplikasi di Kalimantan Timur, khususnya dalam pengembangan pelabuhan multipurpose dan nonpeti kemas.
“Kami melihat langsung bagaimana sistem yang mereka jalankan. Banyak kisi-kisi yang diberikan, bagaimana tahapan membangun pengelolaan pelabuhan agar bisa berjalan seperti sekarang. Ini sangat berharga untuk Kaltim,” kata Sapto.
Ia menjelaskan, Kalimantan Timur memiliki peluang besar di sektor kepelabuhanan, baik dari sisi letak geografis maupun potensi arus barang. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberi kontribusi optimal terhadap PAD. Karena itu, Komisi II mendorong agar pengelolaan pelabuhan daerah dilakukan secara profesional, terencana, dan berbasis bisnis yang sehat.
“Kalau dikelola dengan benar, dampaknya bukan hanya pada ekonomi daerah, tapi langsung ke PAD. Peluangnya sangat besar dan ini harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Sapto menambahkan, DPRD Kaltim akan meminta PT Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) menyusun langkah strategis terkait pengelolaan pelabuhan. Mulai dari aspek perizinan, pemanfaatan status Badan Usaha Pelabuhan (BUP), hingga skema pembiayaan dan kerja sama yang memungkinkan percepatan operasional.
“Kita sudah punya BUP, tinggal bagaimana memaksimalkan. Nanti akan kita bahas bersama pemerintah provinsi, termasuk peran Gubernur, soal pembiayaan dan model pengelolaan yang paling ideal,” tuturnya.
Selain fokus pada MBS, Sapto juga menyampaikan pesan kepada seluruh perusahaan daerah di Kalimantan Timur agar lebih agresif berinovasi. Di tengah keterbatasan fiskal dan adanya pemotongan anggaran, perusda dituntut menjadi sumber pendapatan alternatif bagi daerah.
“Perusda harus berani melakukan terobosan yang benar dan profesional. Kalau tidak berjalan, tentu akan kita evaluasi. Kita butuh SDM yang tidak hanya kuat secara akademis, tapi juga paham praktik dan regulasi,” tegasnya.
Dalam rangkaian agenda tersebut, Komisi II DPRD Kaltim juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sharing mekanisme pengawasan DPRD dalam peningkatan PAD. Seluruh hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama pemerintah provinsi dan perusda guna menentukan langkah konkret percepatan optimalisasi aset daerah.