Jember — Potret buruknya layanan KTP elektronik di Jember kembali pecah ke permukaan. Sebuah unggahan warga bernama Yuni Yumas di media sosial memicu gelombang kritik setelah memperlihatkan bagaimana warga harus menunggu berjam-jam di Balai Serba Guna hanya untuk layanan yang disebut “tinggal cetak”.
Video yang ia unggah menunjukkan antrean panjang, tidak adanya nomor antrean, hingga warga yang saling berebut giliran. Warga yang sudah datang pukul 08.00 terpaksa bolak-balik karena pelayanan baru dibuka lagi jelang pukul 13.00.
“Dari kecamatan katanya tinggal cetak, tapi di sini antre lagi. Nggak jelas alurnya,” tulis Yuni dalam unggahannya.
Keluhan tak berhenti di situ. Warga dari kecamatan jauh—termasuk Jenggawah—banyak yang pulang tanpa kepastian, sementara lansia harus duduk berjam-jam menunggu panggilan. Yuni juga menyinggung sikap petugas yang dinilai tidak ramah serta blangko KTP yang kerap kosong.
“Paling tidak kasih nomor antrean. Petugasnya juga jangan seolah ogah melayani,” ujarnya.
Di akhir unggahan, ia meminta Bupati Jember, Gus Fawait, untuk turun tangan langsung.
“Tolong Pak Bupati… kasihan masyarakat.”
Persoalan yang disuarakan Yuni bukan kasus tunggal. Selama beberapa bulan terakhir, keluhan serupa terus bermunculan: antrean menumpuk, pelayanan tidak disiplin waktu, blangko kosong, hingga proses yang berbelit dari kecamatan ke kabupaten. Kondisi ini membuat warga harus mengorbankan waktu, pekerjaan, dan biaya transport lagi dan lagi.
Padahal, KTP adalah dokumen vital untuk hampir semua urusan layanan publik—dari kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga bantuan pemerintah.
Penjelasan Dispendukcapil: Blangko Terbatas
Menanggapi memanasnya keluhan warga, Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menyebut akar persoalan ada pada keterbatasan blangko yang dikirim pemerintah pusat.
“Ketersediaan blangko KTP-el masih terbatas,” tegasnya.
Saat ini pencetakan hanya bisa dilakukan di Balai Serba Guna dan delapan kecamatan yang memiliki alat cetak. Kondisi ini membuat antrean menumpuk dan warga harus datang ke satu titik pelayanan.
Bambang memastikan pihaknya sedang menyiapkan langkah besar untuk mengurai bottleneck tersebut. Disebutkan:
Fasilitas cetak KTP akan didistribusikan ke 28 kecamatan.
Dispenduk akan menempatkan dua pegawai di setiap kecamatan.
Pemkab sedang mengurus hibah 68 ribu blangko dari pusat.
“Awal tahun depan, targetnya cetak KTP sudah bisa dilakukan di kecamatan masing-masing,” ujarnya.
Gelombang protes ini menunjukkan satu hal: reformasi layanan adminduk di Jember tidak bisa ditunda lagi. Antrean berjam-jam, pelayanan tidak teratur, hingga blangko kosong adalah masalah lama yang terus berulang.
Kini masyarakat menunggu apakah janji perbaikan hanya slogan, atau benar-benar menghadirkan pelayanan yang manusiawi.