Jember – Bupati Jember menerima kunjungan rombongan Kementerian Keuangan di Pendopo Wahyawibawagraha (WWG), Jumat (13/2/2026). Rombongan tersebut terdiri dari Direktur Pusat Infestasi Pemerintah(PIP), perwakilan PT SMI, serta lima Direktur Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah direktur rumah sakit daerah, BUMD, serta OPD terkait, termasuk perangkat daerah yang membidangi UMKM.
Usai rapat, Bupati Jember menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas peluang pembiayaan alternatif dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, selain melalui APBD dan APBN.
“Tadi ada rombongan dari Kementerian Keuangan, ada dari SMI dan dari PIP. Kita mencoba mencari tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain APBD dan APBN. Pemerintah punya banyak pendanaan lunak yang bisa dimanfaatkan Kabupaten Jember,” ujar Bupati.
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut harus digunakan untuk kredit produktif, bukan kredit konsumtif seperti praktik di masa lalu.
“Kalau bangun rumah sakit, kita bisa pinjam ke SMI, yang penting pembangunan itu bisa membiayai dirinya sendiri. Itu namanya kredit produktif, bukan kredit konsumtif,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah penguatan layanan rumah sakit daerah. Saat ini, rumah sakit di Jember menjadi rujukan bagi tujuh kabupaten/kota dengan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) yang terus meningkat.
Bupati menyebut, pendapatan RSUD dr. Soebandi mengalami kenaikan signifikan.
“Di awal saya menjabat pendapatan sekitar Rp15 miliar per bulan, sekarang sudah menyentuh Rp31 miliar per bulan. Artinya kepercayaan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Dengan tingginya BOR, kebutuhan penambahan kamar dan fasilitas menjadi mendesak. Namun, keterbatasan APBD mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan lunak dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung potensi besar dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG di Jember yang disebut sebagai terbesar kedua di Jawa Timur.
Nilai perputaran anggaran SPPG di Jember diperkirakan mencapai Rp4 triliun per tahun.
“Jangan sampai Rp4 triliun itu keluar dari Jember. Harus menggunakan produk-produk Jember,” katanya.
Untuk itu, BUMD diharapkan menjadi leader dalam memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kemungkinan memperluas fungsi Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) menjadi BUMD Pangan.
Rencana tersebut akan diajukan melalui revisi Perda ke DPRD, agar BUMD tidak hanya bergerak di sektor perkebunan, tetapi juga peternakan ayam petelur, pengolahan pangan, hingga menjadi offtaker produk petani dan peternak lokal.
Bupati juga menyoroti kemajuan UMKM yang belum sepenuhnya menurunkan angka kemiskinan.
Sebagai strategi baru, Pemkab Jember akan memunculkan UMKM baru dari kelompok masyarakat miskin ekstrem usia produktif.
Skema yang disiapkan meliputi:Pelatihan usaha,
bantuan gerobak dan peralatan.
Akses pembiayaan dari lembaga pendanaan Kementerian Keuangan
Menariknya, bunga pinjaman akan ditanggung oleh Pemkab Jember.
“Mereka hanya menanggung pokok pinjaman saja. Bunganya ditanggung pemerintah Kabupaten Jember,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Jember juga akan bekerja sama dengan Kementerian P2MI untuk memberikan pelatihan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Skema ini dirancang dengan pengawalan pemerintah daerah, mulai dari pelatihan hingga penempatan kerja di luar negeri.
“Tempatnya jelas, penghasilan jelas, Insyaallah risikonya minimal,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar akses kredit tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar.
Ia menilai, sumber-sumber pendanaan dari Kementerian Keuangan dapat menjadi solusi bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas.
“Yang penting ketika kita mengakses pendanaan itu, digunakan untuk hal-hal yang produktif dan benar-benar berdampak pada kemajuan ekonomi Kabupaten Jember,” pungkasnya.