Jember – Suasana hangat Ramadan terasa di Pendopo Wahyawibawagraha saat Pemerintah Kabupaten Jember menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para tokoh pemuda, Sabtu (7/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jember Muhamad Fawait mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan aktif memberikan gagasan demi mendorong pembangunan daerah menuju “Jember Baru”.
Kegiatan yang digelar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) itu dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Jember. Forum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah daerah dan generasi muda untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi Jember.
Dalam sambutannya, Fawait menjelaskan bahwa acara tersebut tidak sekadar agenda buka puasa bersama, tetapi juga momentum mempererat komunikasi sekaligus berdiskusi mengenai masa depan pembangunan daerah.
“Acara ini murni silaturahmi. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan setahun sekali, tetapi bisa dijadwalkan beberapa bulan sekali agar kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama,” ujar Fawait.
Ia menilai peran mahasiswa sangat penting sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai ide segar dari kalangan akademisi dan pemuda dibutuhkan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
“Saya butuh ide-ide segar dari adik-adik mahasiswa. Jangan sampai saya hanya mendengar laporan yang baik-baik saja dari OPD, sementara di bawah ada persoalan yang tidak saya ketahui,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fawait juga memaparkan sejumlah tantangan besar yang saat ini dihadapi Kabupaten Jember. Salah satu persoalan utama adalah tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan absolut di Jember berada pada peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur, sementara angka kemiskinan ekstrem tercatat sebagai yang tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai sektor, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut cukup ironis mengingat Jember memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Jawa Timur serta jumlah perguruan tinggi terbanyak ketiga di provinsi tersebut.
“Padahal Jember memiliki jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur dan jumlah kampus terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tetapi kemiskinan kita masih tinggi, itu yang menjadi kegelisahan kami,” ungkapnya.
Selain persoalan sosial, pemerintah daerah juga harus menghadapi kondisi keuangan daerah yang cukup berat, termasuk utang daerah yang mencapai sekitar Rp245 miliar. Bahkan, beberapa rumah sakit daerah sempat berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan sebelum dilakukan pembenahan.
Melalui kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Jember kemudian memprioritaskan sektor kesehatan dengan mengalihkan sebagian besar anggaran dari belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti pengadaan kendaraan dinas dan sejumlah kegiatan seremonial.
“Sekitar 80 persen hasil efisiensi anggaran kita alihkan untuk sektor kesehatan,” jelasnya.
Langkah tersebut membuahkan hasil setelah Kabupaten Jember berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Dengan status tersebut, warga yang memiliki KTP Jember dapat memperoleh layanan kesehatan gratis di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia.
Perbaikan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit daerah. Salah satunya adalah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang mengalami peningkatan pendapatan signifikan dari sekitar Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar dalam waktu kurang dari satu tahun.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga berupaya memperbaiki infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dari total 1.532 sekolah rusak, sekitar 40 persen telah diperbaiki sepanjang tahun 2025 melalui dukungan anggaran daerah maupun pusat.
Selain itu, Pemkab Jember juga menyalurkan sekitar 20 ribu beasiswa bagi mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan mereka.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah juga meluncurkan kanal pengaduan masyarakat bernama Wadul Gus’e yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Layanan administrasi kependudukan juga terus diperluas, termasuk kebijakan pencetakan KTP di setiap kecamatan.
“Sekarang masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kota untuk mengurus KTP. Cukup di kecamatan masing-masing. Jember menjadi kabupaten pertama yang menyediakan pencetakan KTP di setiap kecamatan,” pungkasnya.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta memanfaatkan momen tersebut untuk berdiskusi santai mengenai berbagai gagasan pembangunan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan Kabupaten Jember di masa mendatang. (ADV).