Bontang – Banjir kembali melanda wilayah Kelurahan Api-Api di Bontang Utara pada Selasa (5/11/2024) dini hari. Air kiriman dari hulu yang mengalir deras menyebabkan luapan yang merendam permukiman warga, menambah panjang daftar masalah banjir di wilayah ini. Kejadian ini pun langsung menjadi topik hangat dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang yang digelar di hari yang sama, dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aji Erlynawati beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sayangnya, dalam rapat penting ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak hadir, sehingga memicu kekecewaan para anggota DPRD. Pasalnya, PUPR merupakan dinas yang bertanggung jawab atas infrastruktur pengendalian air, termasuk perbaikan pintu air yang dinilai krusial dalam mencegah banjir.
Muhammad Irfan, anggota DPRD Bontang yang juga merupakan warga Kelurahan Api-Api, turut terdampak banjir pada malam tersebut. Ia bahkan terlambat hadir di rapat karena harus mengatasi kondisi banjir di rumahnya. Irfan dengan tegas meminta Pemerintah Kota Bontang, terutama Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir di Kelurahan Api-Api.
“Banjir ini bukan masalah baru, dan warga sudah terlalu sering menghadapinya. Di Kelurahan Api-Api, ada beberapa pintu air yang hingga kini belum berfungsi optimal. Saya minta Pemkot, khususnya PUPR dan Perkim, untuk segera menangani ini,” ujar Irfan di hadapan para peserta rapat.
Irfan menjelaskan, di RT 8, pintu air yang telah diperbaiki terbukti mampu menahan luapan air, sehingga area tersebut tidak mengalami banjir. Namun, ia menyoroti kondisi berbeda yang terjadi di RT 29 dan beberapa wilayah lain yang masih rawan banjir akibat belum adanya pintu air yang memadai. Irfan berharap pembangunan pintu air serupa dapat segera diwujudkan di lokasi-lokasi yang rentan terdampak banjir.
Selain infrastruktur pintu air, masalah lain yang muncul saat banjir adalah tumpukan sampah di area jembatan. Tumpukan sampah ini kerap menghambat aliran air, sehingga memperparah kondisi banjir di permukiman warga. Setelah air surut, sampah-sampah yang tertinggal pun mencemari lingkungan dan memperlambat proses pembersihan.
“Setiap kali banjir, sampah selalu menumpuk di jembatan. Ini masalah besar karena aliran air menjadi terhambat, dan kami di DPRD selalu mendapat keluhan dari warga terkait ini. Kami harap ini menjadi perhatian utama Pemkot,” tambah Irfan.
Ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam rapat tersebut turut disayangkan oleh sejumlah anggota DPRD Bontang. Menurut mereka, penanganan masalah banjir di Kelurahan Api-Api dan wilayah lainnya membutuhkan perhatian dan tindakan langsung dari dinas terkait, khususnya PUPR yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian air.
Ahmad Husain, anggota DPRD lainnya, mengkritik ketidakhadiran tersebut. “Ketika warga mengalami banjir, kita membutuhkan tanggung jawab dan tindakan langsung dari dinas-dinas terkait. PUPR harusnya hadir di sini untuk mendengarkan dan merespons langsung kebutuhan warga,” tegas Husain.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati menyatakan akan mengoordinasikan keluhan dan masukan dari DPRD kepada OPD terkait. Ia juga berjanji bahwa pihaknya akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pengendalian air, termasuk pintu air yang menjadi fokus utama untuk mencegah banjir di wilayah yang rawan.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat perbaikan pintu air dan menangani masalah sampah di jembatan. Pemerintah Kota akan memastikan solusi yang lebih efektif bagi warga,” kata Aji.