Samarinda – Di tengah proses penyusunan arah pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan antara pemerintah daerah, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (5/5/2025).
“Ketika RPJMD sudah ada kesepakatan bersama. Setelah Musrenbang ini, kami akan membentuk Pansus untuk penyempurnaan dokumen RPJMD yang tentu akan disesuaikan dengan visi dan misi nasional,” ujar politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Nanda tersebut.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah menjalankan proses panjang dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari reses, rapat dengar pendapat (RDP), hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Semua hasil tersebut kemudian dikompilasikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang telah melalui panitia khusus (pansus) Pokir 2026.
“Kami berharap apa yang telah disampaikan masyarakat melalui pokir ini dapat terakomodasi dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026,” ungkapnya.
Menurut Nanda, keterlibatan seluruh elemen, mulai dari Forkopimda hingga pemerintah kabupaten/kota, sangat penting dalam memperkaya isi RPJMD agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki tugas moral untuk memastikan aspirasi masyarakat yang belum tertampung sebelumnya dapat masuk dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.
“Ini upaya saling menyempurnakan. Karena niat kita memang untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan demi Kaltim yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Nanda menegaskan bahwa DPRD akan terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam proses pembangunan Kaltim. Ia berharap hasil akhir dari RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi cerminan dari keinginan masyarakat dan arah strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan. (ADV).