Samarinda – “Pendidikan tak harus mahal, yang penting menyentuh kebutuhan rakyat.” Ungkapan ini menjadi benang merah dalam pertemuan antara Pendiri Al Haqie Edu Kukar, Yuli Wulandari, dengan Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Selasa (17/6/2025). Yuli hadir untuk menyampaikan aspirasi soal penguatan pendidikan Qur’ani dan mata pelajaran umum di wilayah Kutai Kartanegara.
Dalam agenda Hari Aspirasi yang digelar di Samarinda, Yuli menjelaskan bahwa Al Haqie Edu selama ini mengembangkan program bimbingan tulis baca Qur’an dan les privat bagi siswa dari jenjang TK hingga SMA. Kegiatan ini telah menjangkau wilayah Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat 27 pemuda yang siap terjun langsung mengajar ke berbagai desa di Kukar.
“Kami berharap Fraksi PKS bisa mendukung pemuda-pemudi Kukar agar program pendidikan lebih maju dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Yuli.
Yuli menilai program yang dikembangkan sejalan dengan program Pemkab Kukar, seperti Etam Mengaji dan Satu Desa Satu Hafidz. Ia pun mengungkapkan niatnya untuk mengikuti ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim sebagai upaya memperluas jangkauan dan pengakuan terhadap kiprah komunitasnya.
“InsyaAllah saya akan membawa Al Haqie Edu ke ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim karena sejalan dengan program Pemkab Kukar seperti Etam Mengaji dan Satu Desa Satu Hafidz,” ujarnya optimistis.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengapresiasi gerakan pendidikan tersebut. Ia menyebutkan bahwa gagasan pendidikan dari luar sekolah seperti yang digagas Al Haqie Edu menjadi alternatif penting dalam membentuk generasi cerdas, terutama bagi masyarakat di luar kota.
“Mbak Yuli ini punya gagasan bahwa kualitas pendidikan tidak harus dari sekolah mahal. Beliau memanfaatkan pembelajaran luar sekolah seperti bimbel, yang terbukti efektif mencerdaskan anak di luar jam belajar,” kata Firnadi.
Firnadi menegaskan bahwa aspirasi tersebut sejalan dengan program bantuan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa program GratisPol dan JosPol bisa menjadi saluran dukungan anggaran, dengan catatan masyarakat menyiapkan syarat administratif.
“Pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan melalui APBD. Tinggal masyarakat menyiapkan persyaratannya agar bisa mengaksesnya,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian dari legislatif dan tekad kuat dari komunitas pendidikan seperti Al Haqie Edu, harapan untuk memperkuat pendidikan non-formal berbasis nilai keislaman di Kukar tampak kian terbuka lebar. (ADV).