Ada pola yang terasa terlalu akrab. Bumi terus diminta menyediakan pangan, air, energi, mineral, kayu, dan ruang pembangunan. Perempuan, dalam bentuk berbeda, juga kerap dituntut menyediakan perawatan, kepatuhan, tenaga, tubuh, waktu, dan perhatian.
Tentu perempuan bukan bumi, dan bumi bukan perempuan. Menyamakan keduanya secara harfiah justru berisiko mereduksi perempuan menjadi simbol “alamiah” yang tugasnya merawat kehidupan.
Namun, perspektif ekofeminisme menawarkan pertanyaan yang lebih menarik. Adakah cara berpikir serupa di balik eksploitasi alam dan ketimpangan terhadap perempuan?
Pertanyaan tersebut membawa kita kepada persoalan tentang dominasi.
Ketika hutan dipandang hanya sebagai kayu, tanah sebagai komoditas, sungai sebagai saluran produksi, dan laut sebagai ruang eksploitasi, alam kehilangan kedudukannya sebagai ruang kehidupan.
Nilainya ditentukan berdasarkan apa yang bisa diambil darinya.
Logika serupa dapat muncul dalam relasi gender. Perempuan dinilai berdasarkan seberapa baik ia memenuhi peran yang telah disediakan masyarakat: menjadi anak yang patuh, pasangan yang pengertian, ibu yang berkorban, pekerja yang produktif, sekaligus penjaga rumah tangga.
Selama masih mampu memberi, ia diminta terus memberi.
Karena itulah persoalan eksploitasi tidak selalu dimulai dengan kekerasan yang terlihat. Ia dapat bermula dari anggapan sederhana bahwa sesuatu tersedia untuk memenuhi kebutuhan pihak lain.
Bumi dianggap selalu mampu menyediakan.
Perempuan dianggap selalu mampu merawat.
Ketika keduanya kelelahan, kita baru menyadari bahwa kapasitas mereka tidak pernah tanpa batas.
Di Indonesia, pertanyaan ini relevan karena krisis ekologis semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran, persoalan sampah, kerusakan pesisir, konflik agraria, hingga tekanan terhadap hutan memperlihatkan bahwa pembangunan mempunyai konsekuensi ekologis.
Tetapi dampak kerusakan lingkungan juga tidak selalu dialami masyarakat dengan cara yang sama.
Dalam rumah tangga yang pekerjaan perawatannya masih banyak dibebankan kepada perempuan, krisis air dapat berarti tambahan waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenaikan harga pangan dapat berarti pekerjaan tambahan mengatur konsumsi rumah tangga.
Ketika bencana terjadi, pekerjaan merawat tidak ikut menghilang.
Anak tetap membutuhkan pengasuhan. Lansia tetap membutuhkan perhatian. Makanan tetap harus tersedia. Air tetap harus dicari. Anggota keluarga yang sakit tetap membutuhkan perawatan.
Karena itu, krisis ekologis dapat sekaligus menjadi krisis perawatan.
Di sinilah ekofeminisme seharusnya tidak berhenti pada slogan bahwa “perempuan dekat dengan alam”. Kalimat tersebut terdengar indah, tetapi dapat menyimpan masalah.
Jika perempuan dianggap secara alamiah lebih dekat dengan alam, maka menjaga lingkungan dapat kembali dibebankan kepada mereka.
Perempuan diminta menghemat air.
Perempuan diminta memilah sampah.
Perempuan diminta mengurangi sampah makanan.
Perempuan diminta mengelola bank sampah.
Perempuan diminta mendidik anak agar peduli lingkungan.
Lalu kita menyebutnya pemberdayaan.
Padahal, bila tanggung jawab baru tersebut hanya ditambahkan ke atas pekerjaan domestik yang telah ada, agenda hijau justru dapat mempertahankan pembagian kerja lama dengan bahasa baru.
Patriarki tidak hilang.
Ia hanya dicat hijau.
Perspektif ekofeminisme yang kritis justru harus membawa kita keluar dari romantisasi tersebut. Persoalan utamanya bukan karena perempuan dan bumi memiliki sifat yang sama, melainkan karena keduanya dapat ditempatkan dalam struktur yang memungkinkan pihak lain merasa berhak menentukan, mengambil, dan mengendalikan.
Lihat bagaimana kita berbicara tentang pembangunan.
Sebuah hutan dapat berubah menjadi angka hektare. Gunung menjadi cadangan mineral. Sungai menjadi volume air. Pantai menjadi aset wisata. Tanah menjadi nilai investasi.
Perhitungan ekonomi tentu diperlukan. Negara tidak mungkin mengelola sumber daya tanpa data dan perencanaan.
Masalah muncul ketika nilai ekonomi menjadi satu-satunya bahasa.
Sebab hutan juga merupakan rumah.
Sungai adalah sumber kehidupan.
Tanah dapat menyimpan sejarah keluarga dan masyarakat adat.
Laut merupakan ruang hidup nelayan.
Ketika nilai-nilai tersebut tidak masuk ke meja keputusan, pembangunan dapat menghasilkan pertumbuhan sekaligus kehilangan.
Hal yang hampir serupa terjadi ketika kehidupan perempuan hanya dibaca berdasarkan fungsi.
Tubuh perempuan diperdebatkan.
Cara berpakaian dinilai.
Pilihan menikah dipertanyakan.
Keputusan mempunyai anak diperiksa.
Cara menjadi ibu dihakimi.
Bahkan ketika perempuan berhasil masuk dunia kerja, muncul tuntutan lain agar ia tetap mampu menjalankan hampir seluruh pekerjaan domestik dengan sempurna.
Perempuan kemudian berada dalam paradoks: dituntut mandiri tetapi tetap harus melayani; diminta produktif tetapi pekerjaan perawatannya dianggap kewajiban; dipuji karena kuat tetapi kekuatannya digunakan sebagai alasan untuk memberinya lebih banyak beban.
Di titik inilah eksploitasi menjadi persoalan cara pandang.
Kita terlalu terbiasa bertanya, “Apa yang bisa diberikan?”
Jarang kita bertanya, “Apa yang harus dijaga?”
Terhadap alam, pertanyaan pertama menghasilkan ekstraksi tanpa batas.
Terhadap manusia, pertanyaan yang sama dapat menghasilkan relasi yang hanya menghargai seseorang selama ia berguna.
Itulah sebabnya gagasan merawat perlu dikembalikan kepada maknanya yang lebih radikal.
Merawat bukan berarti perempuan harus kembali menjadi penjaga semua kehidupan.
Merawat justru berarti membangun hubungan yang tidak didasarkan pada dominasi.
Laki-laki juga merawat.
Negara merawat.
Perusahaan mempunyai tanggung jawab merawat dampak aktivitas ekonominya.
Masyarakat merawat ruang hidup bersama.
Keluarga membagi pekerjaan perawatan.
Dengan demikian, merawat tidak lagi menjadi identitas gender. Ia menjadi etika sosial.
Hal yang sama berlaku pada pembangunan.
Pembangunan bukan sesuatu yang harus dihentikan hanya karena memiliki dampak terhadap alam. Masyarakat membutuhkan rumah, sekolah, jalan, energi, industri, lapangan kerja, teknologi, dan infrastruktur.
Namun pertanyaan tentang pembangunan tidak boleh berhenti pada “berapa banyak yang dapat dibangun?”
Kita juga perlu bertanya: siapa yang mendapatkan manfaatnya?
Siapa yang kehilangan ruang hidup?
Siapa yang menentukan?
Siapa yang menanggung dampak?
Dan siapa yang memiliki kemampuan mengatakan tidak?
Pertanyaan terakhir sangat penting.
Sebab hubungan yang sehat membutuhkan batas.
Tubuh manusia mempunyai batas.
Ekosistem mempunyai batas.
Sumber daya mempunyai batas.
Kemampuan seseorang untuk merawat orang lain juga mempunyai batas.
Menghormati batas adalah bagian mendasar dari meninggalkan logika eksploitasi.
Karena itu, perempuan tidak cukup hanya dilibatkan dalam agenda lingkungan setelah keputusan dibuat.
Jika sebuah kebijakan menyangkut air, tanah, hutan, pangan, pesisir, pertanian, atau ruang hidup masyarakat, perempuan yang terdampak harus memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan sejak awal.
Mereka bukan sekadar kelompok sasaran.
Bukan hanya penerima bantuan.
Bukan sekadar peserta sosialisasi.
Dan bukan ornamen untuk memenuhi angka keterwakilan gender dalam laporan program.
Mereka adalah subjek politik.
Pengetahuan perempuan juga tidak boleh dianggap lebih rendah hanya karena sebagian lahir dari pengalaman sehari-hari.
Perempuan petani dapat mengetahui perubahan musim melalui pengalaman bertahun-tahun. Perempuan masyarakat adat dapat memiliki pengetahuan mengenai tanaman, sumber air, pangan, dan hutan yang diwariskan lintas generasi.
Pengetahuan tersebut memang tidak menggantikan ilmu klimatologi, hidrologi, kehutanan, atau teknologi modern.
Namun ilmu pengetahuan modern juga tidak seharusnya digunakan untuk membungkam pengalaman masyarakat lokal.
Keduanya dapat bertemu.
Data ilmiah memberi kemampuan membaca persoalan dalam skala besar. Pengetahuan lokal membantu memahami bagaimana perubahan ekologis benar-benar dialami manusia pada suatu tempat.
Dari sinilah pembangunan lingkungan yang lebih adil dapat dimulai.
Bukan dengan menjadikan perempuan sebagai “penyelamat bumi”, melainkan memberikan ruang yang setara bagi mereka untuk menentukan bagaimana bumi dikelola.
Bukan dengan menambahkan pekerjaan lingkungan kepada ibu, melainkan membagi pekerjaan rumah tangga kepada seluruh anggota keluarga.
Bukan hanya meminta konsumen mengurangi sampah, tetapi menuntut produsen bertanggung jawab terhadap kemasan dan limbah yang mereka hasilkan.
Bukan hanya meminta masyarakat menjaga hutan, tetapi memastikan mereka memiliki hak dan manfaat dari perlindungan tersebut.
Sebab kita tidak dapat menyelesaikan krisis ekologis dengan mempertahankan struktur ketimpangan yang lama.
Kita juga tidak dapat mencapai kesetaraan gender dengan sekadar memasukkan perempuan ke dalam sistem yang tetap eksploitatif.
Perubahan harus terjadi pada hubungan itu sendiri.
Hubungan manusia dengan alam.
Hubungan negara dengan masyarakat.
Hubungan produsen dengan konsumen.
Hubungan laki-laki dengan perempuan.
Bahkan hubungan kita dengan gagasan tentang kemajuan.
Kemajuan seharusnya tidak hanya berarti kemampuan mengambil lebih banyak dari bumi.
Sebagaimana kebebasan perempuan tidak seharusnya diukur dari kemampuannya menanggung semakin banyak pekerjaan.
Kemajuan seharusnya membuat kehidupan lebih layak tanpa menghancurkan sumber kehidupan.
Kesetaraan seharusnya membuat manusia memiliki pilihan tanpa dibatasi peran yang dipaksakan kepadanya.
Pada akhirnya, bumi tidak membutuhkan perempuan untuk menjadi martir ekologis.
Perempuan pun tidak membutuhkan romantisasi sebagai sosok yang paling tulus merawat alam.
Yang dibutuhkan adalah perubahan cara kita memahami kekuasaan.
Tidak semua yang dapat ditambang harus ditambang.
Tidak semua ruang yang dapat dibangun harus dibangun.
Tidak semua tubuh yang mampu bekerja harus terus dibebani.
Tidak semua orang yang mampu memberi harus terus diminta memberi.
Ada batas yang harus dihormati.
Ada suara yang harus didengar.
Ada kehidupan yang nilainya tidak dapat selalu diterjemahkan menjadi keuntungan.
Barangkali itulah titik temu paling penting antara perjuangan ekologis dan perjuangan perempuan.
Keduanya mengingatkan bahwa kehidupan tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan seberapa banyak yang dapat diambil darinya.
Maka ketika kita berbicara tentang menyelamatkan bumi, pertanyaannya tidak cukup berhenti pada bagaimana mengurangi sampah, emisi, atau kerusakan hutan.
Kita juga perlu mempertanyakan cara berpikir yang memungkinkan eksploitasi tersebut terus berlangsung.
Dan ketika kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak perempuan yang bekerja, memimpin program, atau mengikuti kegiatan.
Kita harus bertanya apakah perempuan memiliki kuasa atas tubuh, waktu, pekerjaan, pengetahuan, sumber daya, dan keputusan yang menentukan kehidupannya.
Sebab merawat adalah kebalikan dari mengeksploitasi.
Eksploitasi bertanya: apa lagi yang bisa diambil?
Perawatan bertanya: apa yang harus dijaga?
Dan mungkin, sebelum mencari cara baru untuk menyelamatkan bumi, kita perlu belajar kembali satu prinsip yang sangat sederhana: sesuatu yang memberi kehidupan bukan berarti tersedia untuk dikuasai tanpa batas.
Baik itu hutan, tanah, air, maupun manusia.
Perempuan dan bumi tidak membutuhkan lebih banyak romantisasi.
Keduanya membutuhkan hubungan yang lebih adil.
Karena bumi yang lestari tidak mungkin lahir dari budaya dominasi, sebagaimana perempuan yang merdeka tidak mungkin lahir dari masyarakat yang terus menentukan nilai dirinya berdasarkan apa yang mampu ia berikan kepada orang lain.
Kita membutuhkan cara hidup yang berbeda.
Bukan menguasai, tetapi berdampingan.
Bukan mengambil sebanyak mungkin, tetapi mengetahui kapan harus berhenti.
Bukan meminta perempuan terus merawat, tetapi membagi tanggung jawab merawat.
Bukan hanya memberi perempuan ruang untuk berpartisipasi, tetapi mengakui hak mereka menentukan.
Sebab mungkin persoalan terbesar kita sejak awal bukan ketidakmampuan merawat bumi ataupun ketidakmampuan menghargai perempuan.
Persoalannya adalah kita terlalu lama menganggap bahwa segala sesuatu yang dapat kita kuasai memang berhak kita kuasai.
Dan selama cara berpikir itu tidak berubah, eksploitasi hanya akan berganti bentuk.