Pati – Jalan bukan sekadar hamparan aspal yang menghubungkan satu titik ke titik lain, melainkan urat nadi yang menghidupkan denyut perekonomian. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi jembatan harapan untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga pelosok desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti peresmian Program IJD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026). Peresmian dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Menurut Luthfi, program tersebut menjadi salah satu solusi penting untuk memperkuat konektivitas daerah di tengah kemampuan fiskal pemerintah daerah yang semakin terbatas.
“Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai perkotaan,” ujar Ahmad Luthfi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 meliputi 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah dengan panjang mencapai 132,62 kilometer. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp493,284 miliar dan tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Kabupaten Blora menjadi wilayah dengan alokasi terbesar. Penanganan jalan di daerah tersebut mencapai 20,81 kilometer dengan nilai anggaran Rp93,21 miliar. Infrastruktur tersebut diyakini mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat distribusi barang dan jasa antarwilayah.
“Anggaran kita pada 2025 sebesar Rp870 miliar untuk jalan, sementara pada 2026 tinggal sekitar Rp300 miliar. Dengan keterbatasan fiskal seperti ini, keberadaan IJD sangat membantu kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Luthfi.
Melihat dampak positif yang telah dirasakan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan usulan lanjutan berupa penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan dengan total panjang 249,70 meter. Apabila mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada Tahun Anggaran 2027.
Luthfi menegaskan, arah pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang akan lebih difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata dan memperkuat sentra-sentra ekonomi baru. Karena itu, akses menuju kawasan wisata, desa wisata, dan wilayah yang memiliki potensi ekonomi unggulan akan menjadi prioritas utama.
“Prioritasnya adalah jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru. Infrastruktur harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah juga terus mengevaluasi kondisi jalan provinsi yang sempat terdampak cuaca ekstrem dan musim hujan berkepanjangan sepanjang 2025. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi dapat kembali mencapai 94 persen pada 2026.
“Prinsipnya, pada 2026 kita fokus menuntaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur agar kondisi jalan kembali mantap,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyebut Program IJD telah membawa manfaat besar bagi masyarakat. Perbaikan ruas jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarkecamatan dan wilayah perbatasan, tetapi juga membuka akses kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Daerah yang dulu terisolasi sekarang sudah terbuka. Di sisi lain, nilai jual objek pajak meningkat sehingga pendapatan asli daerah juga ikut naik,” kata Arief Rohman.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan jalan melalui Program IJD merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat konektivitas nasional. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menangani pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Biaya distribusi akan lebih murah apabila terdapat konektivitas yang baik antara pusat-pusat produksi dan kawasan permukiman,” ujar Prabowo Subianto.
Program tersebut diharapkan terus menjadi motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus membuka peluang tumbuhnya sektor ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.