Jember – Persoalan kota ibarat mata rantai yang saling mengikat. Ketika satu masalah tidak tertangani, persoalan lain berpotensi ikut membesar. Gambaran itu terlihat dari hasil Laporan Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dirilis PAR Strategy Center (PSC), dengan kemacetan dan banjir muncul sebagai dua persoalan paling mendesak bagi warga.
Survei yang dilaksanakan pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026 tersebut melibatkan 187 responden dari tiga kecamatan yang menjadi bagian kawasan perkotaan Jember, yakni Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Hasil penelitian memetakan sedikitnya lima persoalan yang banyak dirasakan masyarakat, meliputi kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, kestabilan harga kebutuhan pokok, serta keamanan lingkungan.
Peneliti Utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiqi, menilai tantangan yang dihadapi kawasan perkotaan Jember saat ini tidak dapat ditangani secara terpisah karena antara satu persoalan dengan persoalan lainnya memiliki keterkaitan.
“Persoalan perkotaan di Jember semakin kompleks dan tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri,” ujar Deni saat mempresentasikan hasil penelitian di Pecel Kediri Bu Tukemi, Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Deni, lima masalah yang ditemukan melalui survei tersebut memperlihatkan tekanan nyata yang tengah dirasakan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari di kawasan perkotaan.
“Lima persoalan ini menjadi gambaran tekanan yang sedang dirasakan masyarakat di kawasan perkotaan Jember,” kata pria yang akrab disapa Deni tersebut.
Dari sisi persoalan yang paling banyak dirasakan, masalah sampah dan lingkungan menempati posisi teratas dengan dipilih oleh 105 responden. Setelah itu, persoalan kenaikan maupun kestabilan harga kebutuhan pokok disebut oleh 90 responden, sedangkan masalah keamanan menjadi pilihan 80 responden.
Namun, gambaran berbeda muncul ketika masyarakat diminta menentukan masalah yang dinilai paling membutuhkan penanganan segera. Kemacetan dan banjir sama-sama menempati posisi teratas dengan dipilih masing-masing oleh 85 responden. Persoalan keamanan berada setelahnya dengan 72 responden, sementara harga kebutuhan pokok dipilih 61 responden.
“Ketika masyarakat menentukan persoalan yang paling mendesak, kemacetan dan banjir menjadi perhatian utama,” jelas Deni.
PSC menilai kemacetan di wilayah perkotaan Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peningkatan jumlah kendaraan, tingginya mobilitas warga, aktivitas perdagangan, serta keberadaan pedagang kaki lima menjadi beberapa faktor yang dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas yang optimal.
Masalah banjir juga menjadi sorotan karena frekuensi kejadiannya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam kajian tersebut, kejadian banjir tercatat sebanyak 11 kali pada 2023, kemudian meningkat menjadi 31 kejadian pada 2024. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan yang tidak hanya berfokus pada satu sektor.
“Penanganan kemacetan dan banjir harus dilakukan secara terpadu melalui penataan transportasi, ruang publik, drainase, dan tata ruang,” ungkapnya.
Selain transportasi dan banjir, pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam temuan survei. Ketika proses penelitian berlangsung, TPA Pakusari sejak 1 Juni 2026 tidak lagi menerima pengiriman sampah organik. PSC melihat kondisi tersebut sebagai tanda bahwa pola pengelolaan sampah yang terlalu bergantung pada tempat pembuangan akhir memiliki keterbatasan.
Karena itu, pengurangan sampah dinilai perlu dimulai sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengurangan produksi sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari pendekatan yang dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan.
“Persoalan sampah bukan hanya soal kapasitas TPA, tetapi juga menyangkut perilaku, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat,” tuturnya.
Di luar persoalan lingkungan, kondisi ekonomi rumah tangga dan keamanan juga mendapat perhatian responden. PSC memandang kestabilan harga pangan perlu dijaga melalui penguatan jalur distribusi, pemantauan harga secara rutin, serta penyediaan cadangan pangan daerah sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak harga.
Pada sektor keamanan, penguatan kembali pos keamanan lingkungan, peningkatan patroli pada wilayah yang dianggap rawan, serta keterlibatan kelompok pemuda dan komunitas dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan tindak kriminal di kawasan perkotaan.
“Stabilitas harga dan rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan perkotaan,” beber Deni, yang juga pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia Komisariat Al Fatih.
Berdasarkan berbagai temuan itu, PSC merumuskan sejumlah rekomendasi yang mencakup mobilitas perkotaan, mitigasi banjir, pengelolaan sampah, ekonomi masyarakat, hingga keamanan lingkungan. Beberapa di antaranya berupa penataan parkir dan PKL, rekayasa arus lalu lintas, perbaikan dan penguatan drainase, pemilahan sampah sejak dari sumber, stabilisasi distribusi kebutuhan pangan, serta penguatan keamanan berbasis masyarakat.
“Persoalan perkotaan di Jember saling berkaitan sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terintegrasi, bukan melalui kebijakan sektoral,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, survei PSC menerapkan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Lembaga tersebut juga membuka Open Call Responden bagi masyarakat yang masuk dalam kriteria penelitian untuk memperluas keterlibatan warga dalam proses pengumpulan data.
Deni berharap hasil survei itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya. Temuan berbasis persepsi masyarakat tersebut dinilai dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan persoalan nyata di lapangan.
“Kami berharap temuan ini menjadi referensi untuk melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas aktivis hukum tersebut.
Pada akhirnya, survei PSC memperlihatkan bahwa tantangan perkotaan Jember tidak berhenti pada kemacetan atau banjir semata. Sampah, harga kebutuhan pokok, dan keamanan turut membentuk satu rangkaian persoalan yang membutuhkan kebijakan terpadu. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar penanganan masalah perkotaan dapat berjalan berdasarkan prioritas dan data yang terukur.