Jakarta – Suara mahasiswa yang sebelumnya bergema dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, berlanjut ke ruang dialog di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima langsung 15 perwakilan mahasiswa dan menegaskan pemerintah membuka diri terhadap kritik serta masukan demi memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026), melibatkan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta. Dalam dialog tersebut, para mahasiswa menyampaikan hasil kajian dan aspirasi mengenai sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, sektor pendidikan, revisi sejumlah regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.
Wapres Gibran menyebut berbagai capaian pembangunan yang telah berlangsung perlu dijaga bersama. Namun, ia juga mengakui masih terdapat banyak kekurangan yang membutuhkan perbaikan melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta (15/6/26).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan mahasiswa setelah aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Patung Kuda pada hari yang sama. Aspirasi yang dibawa mahasiswa mencakup berbagai kebijakan strategis yang tengah dijalankan pemerintah.
Mengawali dialog, Gibran mengapresiasi berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan para mahasiswa. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam mengawasi kebijakan negara merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” kata Gibran saat berdialog dengan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta (15/6/26).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Sikap kritis mahasiswa, menurutnya, justru dibutuhkan untuk membantu mengevaluasi program-program yang telah berjalan.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran dalam pertemuan tersebut di Jakarta (15/6/26).
Dalam kesempatan itu, Wapres memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Masukan tersebut juga akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kajian yang dibawa mahasiswa.
“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujar Muhammad Abdi Maludin usai audiensi di Istana Wakil Presiden, Jakarta (15/6/26).
Menurut Abdi, respons yang diberikan Wapres selama pertemuan berlangsung cukup positif. Ia menilai berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa mendapat perhatian dari pemerintah.
“Respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wakil Presiden, sangat baik,” kata Muhammad Abdi Maludin seusai pertemuan di Jakarta (15/6/26).
Abdi menambahkan pemerintah berkomitmen untuk mencatat dan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
“Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami,” ujarnya di lingkungan Istana Wakil Presiden, Jakarta (15/6/26).
Harapan agar ruang dialog tetap terbuka menjadi salah satu pesan yang disampaikan mahasiswa. Mereka memandang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, terutama kalangan kampus, merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar serta Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto. Kehadiran keduanya mendampingi Wapres selama proses audiensi berlangsung.
Dialog antara pemerintah dan mahasiswa memiliki arti penting karena mempertemukan pengambil kebijakan dengan kelompok masyarakat yang selama ini dikenal kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Masukan dari dunia kampus tidak hanya menjadi sarana kontrol sosial, tetapi juga dapat memperkaya proses perumusan kebijakan.
Bagi masyarakat luas, keterbukaan pemerintah menerima aspirasi menunjukkan bahwa kritik tidak selalu harus berujung pada konfrontasi. Dialog yang berlangsung secara terbuka dapat menjadi jembatan untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Ke depan, keberlanjutan ruang komunikasi seperti ini akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan berbagai program pemerintah terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.