Surabaya – “Memasuki tahun ajaran baru, kepastian menjadi hal yang paling ditunggu para orang tua.” Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, Komisi D DPRD Surabaya memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berbagai aspek mulai dari daya tampung sekolah hingga kelancaran proses pendaftaran menjadi perhatian agar seluruh calon peserta didik memperoleh hak pendidikan secara merata.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PSI, William Wirakusuma, mengatakan masyarakat tidak perlu cemas terkait ketersediaan kursi di sekolah negeri. Berdasarkan pemaparan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kapasitas yang telah disiapkan dinilai mampu menampung lulusan sekolah dasar yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.
“Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kuota yang tersedia cukup. Warga tidak perlu khawatir karena pemerintah telah melakukan perencanaan daya tampung sekolah,” kata William Wirakusuma, Rabu (3/6/2026).
Selain persoalan kuota, William juga mengajak masyarakat meninggalkan anggapan mengenai sekolah favorit dan nonfavorit. Menurutnya, seluruh sekolah negeri di Surabaya memiliki kualitas yang terus ditingkatkan oleh pemerintah kota sehingga tidak ada alasan untuk hanya berfokus pada sekolah tertentu.
“Sudah saatnya stigma sekolah favorit dihilangkan. Kualitas sekolah negeri di Surabaya pada dasarnya sama dan terus ditingkatkan. Pilihlah sekolah yang terdekat dengan rumah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemilihan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal tidak hanya mempermudah mobilitas siswa, tetapi juga mendukung kebijakan pemerataan pendidikan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya.
Dalam proses pendaftaran secara daring, William mengingatkan para orang tua agar lebih teliti dan tidak terburu-buru. Ia menekankan pentingnya memastikan titik koordinat atau alamat tempat tinggal telah terbaca dengan benar oleh sistem sebelum menyelesaikan proses pendaftaran.
“Jangan terburu-buru menekan tombol pendaftaran. Pastikan dulu titik rumah sudah terdeteksi dengan tepat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Menurutnya, ketelitian dalam pengisian data sejak awal akan membantu menghindari persoalan administrasi yang dapat memengaruhi peluang calon peserta didik dalam proses seleksi.
William juga mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk bagi masyarakat yang mengalami kesulitan selama tahapan pendaftaran. Warga diimbau memanfaatkan fasilitas tersebut agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau masih bingung terkait mekanisme maupun tahapan pendaftaran, datang saja ke helpdesk Dinas Pendidikan. Manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan agar proses pendaftaran berjalan lancar,” pungkasnya.
Pengawasan yang dilakukan Komisi D DPRD Surabaya bersama Dinas Pendidikan merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan transparan, tertib, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.