Jember – “Data yang bersih adalah jalan pertama keluar dari kabut kemiskinan.” Semangat itu kini digerakkan Pemerintah Kabupaten Jember melalui verifikasi dan validasi data warga miskin secara langsung ke lapangan. Tak sekadar bekerja dari balik meja, aparatur sipil negara atau ASN diminta turun menemui warga untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tidak salah alamat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Jember dalam memperkuat basis data kemiskinan, terutama pada kelompok masyarakat desil terbawah. Bupati Jember, Gus Fawait, menginstruksikan ASN ikut melakukan verval agar kondisi riil warga dapat tercatat lebih akurat. Verifikasi ini menyasar puluhan ribu data warga prioritas, dengan tujuan menyesuaikan penerima bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menyampaikan bahwa kerja lapangan para ASN patut diapresiasi. Ia menilai keterlibatan langsung tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi data kemiskinan.
“Saya apresiasi luar biasa kepada rekan-rekan ASN se-Kabupaten Jember, termasuk saya sendiri yang sudah melaksanakan verval. Saya juga ikut bangga dan terharu bahwa teman-teman semangat untuk bisa melaksanakan verval di lapangan dengan segala dinamikanya,” ujarnya.
Helmi menjelaskan, dari total target 97.061 data warga, sebanyak 87.000 data atau sekitar 90 persen telah berhasil dihimpun dan diverifikasi. Capaian ini menjadi modal penting bagi Pemkab Jember untuk menyusun kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Dari hasil sementara, ditemukan sejumlah kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Sebanyak 2.145 warga terindikasi sudah mampu namun masih menerima bantuan sembako. Selain itu, terdapat 9.559 penerima PBI Jaminan Kesehatan yang masuk kategori mampu. Pemkab juga menemukan 9.352 warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data, serta 9.358 warga yang pindah atau tidak ditemukan di lokasi.
Temuan lain menunjukkan adanya 10.055 warga yang dinilai mampu berdasarkan pengeluaran per kapita. Selain itu, sebanyak 1.311 penerima Program Keluarga Harapan atau PKH juga masuk kategori mampu. Kondisi seperti rumah tidak layak huni dan ahli waris non-produktif turut menjadi perhatian dalam proses pembaruan data tersebut.
“Data ini akan kami analisis lebih lanjut bersama BPS sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember,” jelasnya.
Menurut Helmi, hasil pembaruan data ini akan diintegrasikan ke Kementerian Sosial. Data tersebut juga akan menjadi pembanding dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS versi nasional. Dengan begitu, kebijakan daerah dapat lebih selaras dengan sistem pendataan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, pendekatan desil yang digunakan Pemkab Jember bersifat lokal. Karena itu, kategori masyarakat dalam data daerah bisa berbeda dengan wilayah lain. Saat ini, fokus utama diarahkan pada pembaruan data desil 1 dan desil 2 sebagai kelompok paling prioritas dalam penanganan kemiskinan.
Ke depan, Pemkab Jember akan memperluas pelibatan masyarakat dalam pembaruan data. Operator desa direncanakan ikut diberdayakan untuk melakukan pembaruan secara rutin melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan.
“Harapannya, ke depan updating data DTKS bisa dilakukan setiap bulan. Kami juga akan memberikan reward kepada operator desa agar proses ini berjalan konsisten dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan verval yang makin mendekati rampung, Pemkab Jember berharap program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Data yang diperbarui secara berkala menjadi kunci agar bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program pemberdayaan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.