Jember – Seperti mesin ekonomi yang baru dinyalakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember mulai menunjukkan potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Di balik program pemenuhan gizi ini, tersimpan efek berantai yang diperkirakan mampu mendorong perputaran uang hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Kunjungan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Kamis (16/4/2026), sekaligus meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, menjadi penanda keseriusan implementasi program tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan bahwa MBG mendapat respons positif dari masyarakat luas, terutama kalangan pelajar dan orang tua.
“Kalau kami turun langsung ke bawah, baik di SD, SMP, bahkan saat siaran langsung di media sosial, yang ditanyakan masyarakat adalah kapan mendapatkan MBG,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Menurut Fawait, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya fokus pada peningkatan gizi anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ia memperkirakan, jika dijalankan secara optimal, dana yang berputar melalui program MBG di Jember dapat mencapai hampir Rp4 triliun per tahun, mendekati total APBD daerah yang berada di kisaran Rp4,3 triliun.
“Perputaran ekonomi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut, Pemkab Jember berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional SPPG. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat setempat.
“Kami akan mengawal program ini agar sukses dan berharap dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jember, yang saat ini masih tertinggi kedua di Jawa Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua BGN, Dadan Hindayana, menyebut Jember sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan MBG. Hal ini tidak lepas dari sistem pendataan yang dinilai akurat hingga tingkat desa, RT, dan RW.
“Jember ini menjadi contoh karena pendataan dilakukan sampai ke tingkat desa, RT, dan RW, sehingga lebih akurat,” kata Dadan.
Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat program di Jember mencapai sekitar 800.000 orang atau setara 30 persen dari total populasi. Meski demikian, masih terdapat kelompok yang belum sepenuhnya terdata, seperti santri, balita tanpa Nomor Induk Kependudukan, serta anak dari pernikahan dini atau tidak tercatat secara administratif.
Untuk menjangkau seluruh sasaran tersebut, Jember diperkirakan membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Setiap unit akan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan distribusi penggunaan dana meliputi 70 persen untuk bahan pangan, 20 persen operasional termasuk honor relawan, dan 10 persen pengembalian investasi.
“Program ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan,” ujarnya.
Secara nasional, hingga saat ini tercatat sekitar 26.800 unit SPPG telah terdaftar dan seluruhnya dijalankan oleh mitra. Para mitra ini berperan penting dalam mempercepat realisasi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan skala dan dampak yang luas, program MBG di Jember tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.