Bondowoso – Silaturahmi pasca-Lebaran berubah menjadi ruang strategi. Di balik hangatnya Halal Bihalal, ratusan pendamping desa di Bondowoso justru merajut langkah serius untuk masa depan pengelolaan Dana Desa 2026.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Bupati Bondowoso pada Rabu (8/4/2026) itu dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Wakil Bupati, Ketua DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga para kepala desa dan pendamping desa se-kabupaten. Forum ini tidak sekadar ajang temu kangen, melainkan menjadi ruang konsolidasi dalam merumuskan strategi pengelolaan anggaran desa yang semakin dinamis.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perubahan signifikan dalam alokasi Dana Desa. Dari total anggaran yang ada, sekitar 70 persen kini diarahkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara hanya sekitar 30 persen yang dapat dikelola langsung oleh desa. Kebijakan ini menuntut desa untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
“Anggaran terbesar mencapai sekitar 373 juta ada di 68 desa, dan sisanya berada di interval 209 juta. Desa tidak boleh merasa keberatan atau ‘gegana’, justru ini harus menjadi cambuk agar lebih mandiri. Dengan sisa dana 30%, kita harus mampu berdiri dan tunjukkan kepada Indonesia bahwa desa di Bondowoso mampu mewujudkan ‘Bondowoso Berkah’ melalui kemandiriannya,” ujar Koordinator Pendamping Desa Bondowoso, Ennik Yudhayanti.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan peluang untuk mendorong kreativitas desa dalam mengelola potensi lokal. Pendamping desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan solusi berbasis kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso, H. As’ad Yahya Syafi’i, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.
“Mengelola anggaran bukan hanya soal menyalurkan tepat sasaran, tetapi bagaimana agar bisa berkembang, semisal melalui BUMDes atau koperasi. Itulah solusi di tengah mode ekonomi saat ini,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya terobosan baru dalam pengelolaan Dana Desa agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, siap membuka ruang diskusi dan kolaborasi demi menemukan formulasi terbaik dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami berharap ada inovasi-inovasi baru. Pemerintah daerah juga siap terus berdiskusi secara serius mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi penanda bahwa arah pembangunan desa di Bondowoso semakin menitikberatkan pada kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Dengan sinergi antara pendamping desa, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan Dana Desa 2026 mampu memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan.