Surabaya – Kenaikan harga plastik bak gelombang yang pelan namun pasti menggoyang fondasi usaha kecil. Di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat, Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat agar dampaknya tidak menjalar menjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Fenomena lonjakan harga plastik ini disebut telah mencapai kisaran 30 hingga 60 persen dan dipicu oleh faktor global, terutama pasokan bahan baku serta harga energi dunia. Kondisi tersebut mulai dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergantung pada kemasan plastik untuk distribusi produk mereka. Menyadari potensi dampak berantai terhadap inflasi daerah, Pemkot Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari pemantauan pasar hingga pendampingan langsung kepada pelaku usaha.
“Memang kenaikan harga plastik sekarang ini cukup signifikan ya, sekitar 30 sampai 60 persen. Jadi memang dipicu pasokan global dan harga energi di dunia yang tidak bisa kita hindari,” ujar Kepala Dinkopumdag Surabaya, Mia Santi Dewi, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah kota tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Monitoring harga dan ketersediaan barang di pasar dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak terkendali. Selain itu, pendampingan terhadap UMKM juga menjadi fokus utama agar pelaku usaha tetap mampu berproduksi tanpa harus menaikkan harga jual secara drastis.
“Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Kota Surabaya sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, monitoring harga dan ketersediaan secara rutin. Kemudian melakukan pendampingan pada UMKM di lapangan,” katanya.
Dampak kenaikan harga plastik memang mulai dirasakan oleh pelaku usaha, terutama pada peningkatan biaya produksi. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya mendorong inovasi sebagai solusi jangka pendek maupun panjang, khususnya dalam penggunaan kemasan alternatif yang lebih efisien.
“Memang terasa dengan perubahan atau kenaikan harga plastik ini, tapi kita melakukan pendampingan UKM. Antara lain dengan inovasi terhadap kemasan, karena pasti akan berpengaruh dengan harga biaya produksi,” jelasnya.
Langkah lain yang didorong adalah peralihan penggunaan kemasan non-plastik yang dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus mampu menekan biaya produksi. Upaya ini juga sejalan dengan tren global yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai.
“Jadi kita mencoba mendampingi untuk inovasi kemasan di UKM, tidak lagi dengan plastik, tapi dengan bahan-bahan lain yang bisa menekan biaya produksinya,” ungkap Mia.
Meski demikian, hingga saat ini keluhan dari pelaku usaha terkait lonjakan harga plastik belum terlalu masif. Namun pemerintah tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika tren kenaikan terus berlanjut.
“Sebenarnya untuk keluhan belum terlalu banyak, tapi kita tetap antisipasi karena kita kan tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa,” bebernya.
Selain inovasi kemasan, perubahan pola distribusi juga menjadi strategi yang mulai diperkenalkan. Penjualan dalam jumlah besar tanpa kemasan kecil dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekaligus menekan biaya tambahan.
“Jadi kalau terkait dengan perdagangan pada umumnya ya mungkin kuantitas jual itu tidak lagi dikemas kecil-kecil. Tapi yang memang paling signifikan itu perubahan kemasan yang harus mulai dilakukan,” tuturnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, pemerintah menemukan bahwa kenaikan harga plastik memang sudah terjadi di sejumlah toko dan pasar. Hal ini memperkuat urgensi langkah antisipatif yang telah dilakukan.
“Kalau kemarin ke beberapa toko memang ada kenaikan harga. Jadi teman-teman di lapangan juga secara rutin melakukan monitoring harga di pasar,” sambungnya.
Untuk menekan harga dari sisi hulu, Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan distributor agar rantai pasok menjadi lebih singkat. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh harga bahan yang lebih kompetitif.
“Kita komunikasi dengan distributor, kemudian kita hubungkan dengan para pedagang atau UMKM kita. Jadi lebih memutus rantai pasoknya supaya tidak terlalu panjang,” pungkasnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya memastikan akan terus memperkuat pendampingan bagi UMKM agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global.
“Kita berusaha terus mendampingi, terutama di UMKM, supaya tetap bisa jalan, produksi bisa terus, harga juga tidak naik, supaya daya beli masyarakat juga tidak menurun. Kemudian pendapatan mereka juga tetap stabil,” tutup Mia.