Padang – Derasnya hujan yang mengguyur wilayah Sumatera selama beberapa pekan terakhir meninggalkan jejak duka dan kemarahan. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan utama lumpuh, dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah bencana besar itu, nama Raja Juli Antoni Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi sorotan publik yang tajam. Desakan agar ia mundur menguat di media sosial, dianggap gagal mencegah kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat dan sekitarnya.
Bencana besar yang terjadi di akhir November hingga awal Desember 2025 ini memicu kecaman luas, terutama dari aktivis lingkungan dan warga terdampak. Mereka menilai lemahnya pengawasan terhadap pembukaan lahan, penggundulan hutan, serta kurangnya mitigasi bencana membuat kawasan rawan menjadi semakin rentan.
“Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah hasil dari pembiaran yang berlangsung lama. Menteri terkait tidak bisa lepas tangan begitu saja,” ujar Andi Rahman, aktivis WALHI Sumatera Barat.
Video yang beredar di media sosial dan platform YouTube menunjukkan dampak bencana yang masif di sejumlah wilayah seperti Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Warga mengungsi dalam kondisi darurat, akses jalan terputus, dan bantuan logistik tidak merata. Kondisi ini memperkuat tekanan publik terhadap pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja kementerian terkait.
Salah satu momen yang menguatkan kritik adalah pernyataan-pernyataan di media yang dianggap normatif tanpa langkah konkret di lapangan. Tagar #RajaJuliMundur sempat menjadi trending, mencerminkan keresahan dan tuntutan publik terhadap akuntabilitas pejabat negara di tengah krisis.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas, Dr. Elvira Murni, desakan mundur tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan bencana yang dianggap minim antisipasi.
“Ketika masyarakat kehilangan rumah dan keluarga, wajar jika mereka meminta tanggung jawab. Kepemimpinan diuji bukan hanya pada janji, tetapi pada reaksi cepat dan nyata di lapangan,” ujar Elvira.
Hingga kini, pemerintah pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi desakan tersebut. Namun, sejumlah pihak mendesak agar dilakukan audit kebijakan kehutanan serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan hulu Sumatera.
Bencana ini sekali lagi menegaskan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan respons tanggap darurat yang berpihak kepada warga terdampak. Tanpa langkah konkret, tragedi serupa akan terus berulang, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin memudar.