Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Capacity Building Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025, yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar pada Senin (24/11/2025). Acara ini diikuti seluruh perwakilan kabupaten/kota, termasuk dari Pasaman Barat.
Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, hadir secara langsung dalam agenda strategis ini. Kehadirannya menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menyukseskan agenda digitalisasi tata kelola transaksi pemerintah.
“Pak Gubernur menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan mendesak. Semua daerah harus mempercepat transformasi ini agar transaksi pemerintah menjadi cepat, aman, dan terintegrasi,” ujar Ihpan usai acara.
Ia menyebutkan, arahan dari Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, sejalan dengan semangat Pasaman Barat dalam memperluas sistem layanan elektronik. Menurutnya, digitalisasi akan mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi birokrasi.
“Kami menyambut baik dan sepenuhnya mendukung visi ini. Di Pasaman Barat, kami sedang memperkuat pelayanan digital, baik di sektor pajak maupun belanja daerah. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang menyentuh langsung kehidupan warga,” terang Ihpan.
Dalam forum tersebut, perwakilan daerah juga terlibat dalam diskusi teknis yang membahas tantangan dan strategi ETPD, seperti interoperabilitas sistem, keamanan siber, hingga literasi digital aparatur. Narasumber dari Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri turut memberikan materi yang memperkaya pemahaman peserta.
TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) adalah tim lintas sektor yang dibentuk berdasarkan kebijakan nasional. Di Pasaman Barat, tim ini melibatkan unsur BPKAD, Diskominfo, dan Bank Nagari, serta bertugas mendorong transaksi pemerintah berbasis elektronik.
Ihpan juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan keberhasilan roadmap ini. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada komitmen dan koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan.
Melalui forum HLM TP2DD ini, diharapkan digitalisasi keuangan daerah di Sumatera Barat dapat dipercepat secara merata. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bersepakat bahwa integrasi sistem dan transparansi pengelolaan keuangan publik adalah kunci menuju pemerintahan yang modern dan akuntabel.