Bondowoso – Sekda Bondowoso Fathut Rozi buka suara soal kritik pemangkasan anggaran infrastruktur di P-APBD 2025. Ia menyebut langkah itu mengikuti Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja.
Ada dua alasan utama: rasionalisasi SiLPA karena hitungan meleset, serta turunnya transfer pusat, termasuk DAU pekerjaan umum dan irigasi yang terpangkas Rp65 miliar. Dampaknya, anggaran jalan Rp61 miliar ikut hilang.
Meski begitu, ia memastikan program prioritas tetap berjalan. Sektor pendidikan pun aman karena terlindungi DAU earmark.
Sementara itu, pos Bantuan Tidak Terduga (BTT) justru melonjak. Dari Rp4,3 miliar menjadi Rp13,07 miliar setelah penambahan Rp8,7 miliar. Fathut menjelaskan, tambahan itu berasal dari dana spesifik yang tak terserap tahun ini dan dialihkan ke BTT.
“BTT bukan hanya untuk bencana alam, tapi juga kondisi darurat lain. Intinya untuk kebutuhan mendesak demi hajat hidup orang banyak,” tegasnya.