Bondowoso – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang diajukan Bupati Bondowoso memicu kritik keras dari partai koalisi pemerintah sendiri. Fraksi Partai Golkar menegaskan, P-APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan daerah.
“APBD itu bukan sekadar angka pendapatan dan belanja. Ia adalah alat distribusi, alokasi, sekaligus stabilisasi ekonomi daerah. Maka setiap perubahan harus dibaca kritis,” tegas Lany Sonia Wulandari, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Rabu (17/9).
Golkar menyoroti sisi pendapatan. Transfer pusat yang turun Rp56,93 miliar membuat pendapatan daerah tergerus Rp21,49 miliar. Bagi Golkar, ini bukti ketergantungan fiskal Bondowoso pada pemerintah pusat masih amat kuat.
Kenaikan PAD Rp23,96 miliar juga tidak serta-merta dianggap positif. “Golkar mengingatkan, jangan sampai kenaikan ini lahir dari pungutan berlebihan kepada rakyat. Yang dibutuhkan adalah inovasi ekonomi daerah: digitalisasi pajak, optimalisasi aset, dan penguatan BUMD,” ujar Lany.
Kritik lebih tajam diarahkan pada sisi belanja. Pemangkasan belanja daerah Rp65,11 miliar—termasuk pemotongan belanja modal Rp11,91 miliar dan infrastruktur jalan serta irigasi Rp19,84 miliar—disebut Golkar sebagai langkah yang berbahaya.
“Memotong anggaran infrastruktur sama saja dengan memotong masa depan. Infrastruktur adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Golkar juga memperingatkan agar efisiensi tidak dijadikan dalih untuk melemahkan pelayanan publik.
Kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp8,77 miliar dianggap janggal, sementara penurunan SiLPA Rp43,61 miliar dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan.
Lebih dari itu, Golkar menekankan efektivitas implementasi. P-APBD 2025 hanya berlaku tiga bulan, Oktober–Desember. Dengan waktu sempit, Golkar menuntut anggaran diarahkan ke sektor yang paling cepat dirasakan rakyat: kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pertanian rakyat.
“P-APBD jangan hanya menjadi formalitas. Ia harus menjadi instrumen nyata untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan korbankan rakyat hanya demi menutup defisit,” Lany Sonia jubir Golkar.