Sidoarjo – Pendopo Delta Wibawa menjadi saksi perombakan birokrasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rabu (17/9/2025), Bupati H. Subandi resmi melantik 61 pejabat eselon II dan III, mulai kepala dinas, camat, hingga sekretaris kecamatan.
Dalam pelantikan tersebut, delapan pejabat eselon II menempati posisi strategis, di antaranya M. Ainur Rahman sebagai Kepala Bappeda, dr. Atok Irawan sebagai Direktur Utama RSUD R.T. Notopuro, serta Budi Basuki sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, beberapa pejabat lainnya juga dilantik, termasuk Benni Airlangga yang menjabat Asisten I.
Sementara itu, sejumlah pejabat tetap pada posisinya, antara lain Anjar S sebagai Inspektur, Redik Kusuma di Dispendukcapil, Eni Rustiyaningsih di Dinas Pangan dan Pertanian, serta Edi Kurniadi di Dinas Koperasi dan UKM. Namun, empat jabatan penting setingkat kepala dinas masih kosong, yaitu Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, dan Kepala Dinas Kesehatan. Kekosongan tersebut akan diisi pada mutasi berikutnya.
Selain pejabat eselon II, sebanyak 49 pejabat administrator turut dimutasi, mulai dari kepala bagian, camat, kepala bidang, hingga sekretaris kecamatan. Meski demikian, acara pelantikan kali ini tidak dihadiri Wakil Bupati Mimik Idayana yang memilih tetap berada di rumah dinas.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian wajar dari dinamika birokrasi dan pengembangan organisasi. “Melalui manajemen talenta pegawai, setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Semua penempatan berdasarkan potensi dan integritas sekaligus untuk pengembangan pelayanan. Karena itu, pejabat yang dilantik harus cakap secara administrasi maupun teknis,” ujarnya.
Ia juga menitipkan tiga pesan utama kepada para pejabat baru: menjaga integritas dengan jujur dan bersih, bekerja dengan hati serta mengutamakan pelayanan masyarakat, serta menjalin koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. “Emban amanah ini sebaik-baiknya. Dalam pelantikan pertama ini, saya melakukan pembenahan pondasi utama OPD, yakni BKD. Kepala BKD harus membangun komunikasi ke atas sesuai program BKN. BKD adalah taruhan tata kelola ASN,” tegasnya.
Subandi juga mengingatkan agar birokrasi tidak terpecah oleh kepentingan kelompok. Menurutnya, pengalaman Pilkada 2024 telah mengajarkan pentingnya menjaga netralitas ASN. “Saya paling tidak senang dengan kotak-kotakan. Tugas utama kita melayani masyarakat menuju birokrasi yang bersih. Setelah mutasi kedua nanti akan ada pakta integritas. Semua akan kita tata demi pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.