Samarinda – Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menegaskan komitmen partainya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional maupun daerah. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Kaltim yang digelar di Kantor DPW PKS Kaltim, Minggu (24/8/2025).
Firnadi menyebut Muswil kali ini menjadi momentum penting bagi kepengurusan baru untuk langsung bekerja, sesuai dengan arahan Presiden PKS.
“PKS berada dalam posisi mendukung, berkoalisi, dan berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi tetap kritis, konstruktif, dan solutif,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan koperasi Merah Putih harus benar-benar bisa dirasakan masyarakat luas.
“Kalau ada kendala, kader di legislatif maupun eksekutif harus mampu memberikan solusi agar manfaatnya sampai ke rakyat,” tegasnya.
Fokus di Kalimantan Timur
Di tingkat daerah, Firnadi menekankan bahwa PKS Kaltim akan sejalan dengan program Pemerintah Provinsi. Ia mencontohkan beberapa program prioritas seperti GratisPol, JosPol, dan MBG yang telah mendapat sambutan baik dari masyarakat.
“Kader yang mendapat amanah di pemerintahan maupun kami yang di legislatif menjadi ujung tombak, perpanjangan tangan partai dalam mendukung program pemerintah dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah masyarakat,” katanya.
Firnadi juga menyinggung pentingnya kaderisasi berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa sebagai partai kader, PKS harus terus menyiapkan generasi penerus yang siap mengemban amanah politik, termasuk dalam kontestasi Pilkada maupun Pilgub mendatang.
“Untuk Kesiapan partai, sebagai partai kader tentunya menyiapkan kader terus menerus untuk meraih kepercayaan masyarakat sehingga dengan kepercayaan itu dapat meningkatkan kursi yang di miliki partai dan itu menentukan pada posisi lain baik Pilkada maupun Pilgub,” tururnya.
Tantangan Fiskal dan Potensi Kaltim
Lebih jauh, Firnadi mengingatkan adanya tantangan fiskal nasional, termasuk potensi pengurangan transfer dana ke daerah. Namun, ia optimistis Kaltim mampu mengantisipasi hal tersebut berkat potensi sumber daya alam yang melimpah.
“Kalau transfer pusat berkurang, kita bisa menutupinya dengan PAD. Saat ini, separuh APBD Kaltim sudah ditopang dari kemampuan sendiri, sekitar Rp10 triliun dari Rp20 triliun anggaran. Ke depan, kita harapkan semakin meningkat agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat,” jelasnya.
Dorong Peran Kader di Pembangunan
Di akhir penyampaiannya, Firnadi kembali menegaskan bahwa PKS Kaltim akan terus mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah. Baik melalui kader di legislatif, eksekutif, maupun kerja-kerja kepartaian di tengah masyarakat.
“Partai adalah elemen pembentuk demokrasi. Kami bersama kader terus mengedukasi masyarakat agar aktif mendukung pembangunan. Dengan kepercayaan masyarakat yang semakin besar, insyaallah PKS bisa meningkatkan kursi legislatif dan memperkuat posisi politiknya di Kaltim,” pungkasnya.