Jakarta – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung kini menuai sorotan. Di balik seremoni resmi yang digelar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, muncul dugaan praktik kolusi yang melibatkan sejumlah pejabat dan politisi di ibu kota.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi dan keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga Kementerian Dalam Negeri. Menurut keterangan resmi, pengisian jabatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta reformasi birokrasi.
Namun, seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengungkap kepada wartawan pada Senin (11/8/2025) bahwa ada indikasi kecurangan dalam proses seleksi. Ia menuduh salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM, yang merupakan kader PDI Perjuangan, berkolaborasi dengan Sekda DKI berinisial MM untuk meloloskan sekitar 20 orang “titipan” tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur,” ujar SW.
Menurut SW, informasi itu ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP. Ia bahkan menyebut dugaan adanya jaringan yang melibatkan kekasih IM berinisial DDY, operator bernama HMT, serta staf gubernur UDN dan WSN. Jaringan tersebut disebut kerap mengatur proyek melalui pertemuan dengan kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor di ruang kerja IM maupun Sekda MM.
SW juga menuding bahwa IM mendapat dukungan dari pimpinan KPK periode saat ini, yang disebut turut menekan pejabat Pemprov DKI untuk mengikuti instruksi terkait proyek. Ia khawatir praktik serupa akan terulang pada pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkas SW.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pimpinan DPRD DKI berinisial IM dan Sekda DKI Marullah Matali belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan ini.