Bondowoso – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Bondowoso dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran sebagian masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman dan terkendali. Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan bahan bakar.
“Dari sisi pengamanan, kita sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sementara dari sisi teknis, SPBU telah memberlakukan pembatasan pengisian agar distribusi bisa merata,” ujar Rozi pada Selasa (29/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembatasan ini diberlakukan agar semua lapisan masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM secara adil. Terutama, untuk keperluan mendesak seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan usaha kecil. Rozi menambahkan, pengamanan dilakukan secara terpadu agar tidak terjadi kekacauan di lapangan dan masyarakat tetap merasa aman saat mengisi BBM di SPBU.
“Pengamanan dilakukan secara terpadu. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat mengisi BBM di SPBU. Kami tidak ingin terjadi kericuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Selain itu, imbauan juga ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk menunjukkan solidaritas dengan turut menghemat penggunaan BBM dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Rozi, langkah kecil ini dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan hingga distribusi kembali normal.
Dari sisi pelaku usaha migas, Ketua DPC Hiswana Migas Bondowoso, Jagir, memastikan bahwa pihaknya tetap optimistis terhadap kelancaran distribusi dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa pihaknya mempercayakan penuh proses distribusi BBM kepada Patra Niaga sebagai mitra resmi Pertamina, yang terus menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait.
“Kami yakin Patra Niaga akan mampu memenuhi permintaan BBM di Bondowoso. Kita terus menjalin koordinasi agar distribusi tetap lancar,” kata Jagir dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD.
Jagir juga menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, SPBU menerapkan kebijakan pembatasan pengisian: maksimal Rp150 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp50 ribu untuk sepeda motor. Pembatasan ini diberlakukan secara menyeluruh tanpa membedakan jenis kendaraan, sebagai bentuk strategi menjaga stabilitas distribusi.
“Kebijakan ini bukan untuk membatasi akses, melainkan menjaga ketersediaan BBM agar tidak terjadi kekosongan,” jelasnya.
Menurut data dari Pertamina, gangguan distribusi yang terjadi berdampak pada delapan SPBU di wilayah Bondowoso serta 41 SPBU di Kabupaten Jember. Masalah ini disebabkan oleh kendala pada jalur utama pengiriman BBM, yang sebelumnya mengandalkan jalur Gumitir yang kini dialihkan.
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa sejak pertengahan Juli pihaknya telah melakukan pemetaan ulang jalur distribusi dan melakukan langkah mitigasi untuk menghindari gangguan berkepanjangan.
“Distribusi kini dialihkan melalui jalur alternatif Banyuwangi – Situbondo – Arak-Arak Bondowoso – Jember, menggantikan jalur Gumitir,” ujar Ahad.
Ia menambahkan bahwa perusahaan telah menjalin koordinasi intensif dengan Satlantas dan Polres setempat untuk memberikan prioritas bagi kendaraan pengangkut BBM dan LPG. Hal ini dimaksudkan agar distribusi tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut dan pasokan tetap terjaga.
Ahad juga memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi informasi dan akan terus memperbarui perkembangan situasi distribusi kepada masyarakat melalui jalur komunikasi resmi.
Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap masyarakat bisa bersikap bijak dan tidak terpancing isu-isu yang belum tentu benar. Penimbunan bahan bakar hanya akan memperparah situasi dan merugikan masyarakat sendiri.
“Kita semua ingin situasi tetap kondusif. Jangan panik, jangan menimbun, dan mari jaga kondusivitas bersama,” tutup Fathur Rozi.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha migas, dan masyarakat, diharapkan proses distribusi BBM di Bondowoso bisa segera kembali normal. Pemerintah daerah memastikan akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan yang lebih luas.