Mojokerto – Sabtu (12/10/2024) malam, suasana di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, terlihat ramai dengan para ketua RT dan RW se-Kota Mojokerto. Di tengah persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat. Tujuannya jelas: mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil, serta melahirkan pemimpin yang benar-benar layak memimpin Mojokerto dan Jawa Timur di masa depan.
Dalam acara sosialisasi ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, atau yang akrab disapa Mas Pj, memberikan pesan penting kepada para ketua RT dan RW yang diharapkan dapat menjadi penggerak di tingkat masyarakat. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, gagasan, dan integritas, bukan berdasarkan iming-iming uang.
“Apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari membangun peradaban masa depan. Pemimpin punya kewenangan dan bisa bikin kebijakan. Kalau salah memilih, Kota Mojokerto yang sudah on the track bisa menurun. Jadi jangan dipilih karena uang, tapi pilihlah yang benar-benar bisa membawa Kota Mojokerto maju ke depan,” tegasnya.
Pesan ini tentu saja menjadi refleksi penting bagi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Di balik segala janji politik, ada harapan besar bahwa pemimpin yang terpilih nantinya mampu mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi, termasuk bonus demografi pada tahun 2030. Mas Pj menyadari bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, tantangan akan semakin kompleks, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal, hingga lapangan pekerjaan.
“Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena visinya, ide-idenya, dan kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya penuh keyakinan.
Dalam Pilkada ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, Mas Pj mengimbau agar seluruh warga yang memiliki hak pilih, termasuk yang sakit sekalipun, harus menggunakan hak pilih mereka. Ia meminta para ketua RT dan RW proaktif dalam membantu warga yang mengalami kesulitan untuk tetap bisa memberikan suara.
Waspada Money Politik: KPU dan Bawaslu Beri Peringatan Keras
Tidak hanya sekadar mengedukasi tentang pentingnya pemilihan yang berintegritas, Ketua KPU Kota Mojokerto, Usmuni, juga mengingatkan dampak negatif dari money politics. Ia mengajak masyarakat untuk tidak tergiur dengan uang, karena konsekuensinya bisa sangat merugikan dalam jangka panjang.
“Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga kita harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi, bukan karena iming-iming uang. Money politics bisa menyebabkan hukum pidana, manajemen pemerintahan yang korup, dan merusak paradigma bangsa,” tegas Usmuni.
Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu, Dian Pratmawati, menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada, khususnya praktik money politics. Ia mengajak para ketua RT dan RW untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada, mengingat keterbatasan jumlah pengawas Bawaslu.
“Kami hanya tiga orang di tingkat kota, sembilan orang di tingkat kecamatan, dan 18 orang di kelurahan. Tanpa bantuan masyarakat, kami tidak akan bisa. Harapan kami, Panjengengan (ketua RT dan RW) bisa menjadi informan dan agen perubahan,” ujar Dian.
Persiapan Menuju Pilkada Serentak
Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momen penting bagi 105.313 pemilih aktif di Kota Mojokerto. Mereka akan memberikan suaranya di 192 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kota. KPU, Bawaslu, dan pemerintah setempat berkolaborasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, tanpa gangguan berarti.
Pilkada ini bukan hanya tentang memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Kota Mojokerto dan Jawa Timur. Melalui edukasi yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat Mojokerto dapat menjadi pemilih cerdas yang mampu menentukan pilihan berdasarkan visi dan integritas calon, bukan sekadar janji manis atau uang yang ditawarkan.
Sebagaimana tagline yang digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): “Hajar Serangan Fajar, Lawan Korupsi!”, pesan ini menjadi pengingat keras bahwa pemilihan pemimpin harus dilandasi oleh moral dan akal sehat, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera.