Mojokerto – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto tengah meningkatkan upaya untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di wilayahnya. Pemetaan kerawanan pemilu menjadi salah satu langkah awal yang diambil untuk mengidentifikasi potensi masalah dan merancang strategi pencegahan. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal, menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama tahapan pemilihan.
Dody Faizal menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan dilakukan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang mencakup empat dimensi utama: Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi. Setiap dimensi ini dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu proses pemilu.
Temuan Pemetaan Kerawanan
Dari hasil pemetaan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengidentifikasi 12 dari 61 indikator kerawanan yang berpotensi terjadi. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi ketidaknetralan penyelenggara negara, pelanggaran saat pemungutan suara, dan konflik antar pendukung. Dody Faizal mengungkapkan bahwa ketidaknetralan penyelenggara negara, terutama kepala desa, menjadi salah satu masalah yang paling rawan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya.
“Pemetaan ini bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang efektif,” ujar Dody.
Langkah-Langkah Mitigasi dan Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat adanya 5 (lima) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024. Untuk mengatasi potensi kerawanan yang telah diidentifikasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan serangkaian langkah antisipatif. Beberapa langkah utama yang diambil antara lain:
Pertama, ketidaknetralan penyelenggara negara, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah membuat imbauan khusus kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta Kepolisian. Selain itu, sosialisasi terkait netralitas dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, media massa, dan flyer.
“Kedua, keberpihakan penyelenggara pemilu, Bawaslu mengeluarkan imbauan netralitas dan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Pengawasan langsung terhadap kinerja Bawaslu dan KPU juga ditingkatkan untuk memastikan tidak ada keberpihakan dalam proses pemilu,” terang Dody.
Ketiga, Ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI: Bawaslu bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Polres, dan Kodim untuk memastikan netralitas ASN, TNI, dan POLRI. Deklarasi terkait netralitas juga telah dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama.
Keempat, gugatan hasil pemilu dan pilkada, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau KPU agar profesional dalam melakukan rekapitulasi hasil pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil melakukan pengawasan langsung selama proses tersebut.
“Terahir adalah pada saat penghitungan suara ulang. Bawaslu telah mempersiapkan pengawasan ketat dan melekat untuk mengantisipasi potensi penghitungan suara ulang yang bisa memicu konflik,” bebernya.
Komitmen Bawaslu Menjaga Integritas Pemilu
Dody Faizal menegaskan bahwa sejak awal tahapan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu. Beberapa langkah konkret yang telah diambil mencakup pembuatan imbauan pada setiap tahapan pemilihan, koordinasi dengan instansi terkait, serta perjanjian kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
“Kami terus berupaya untuk melakukan sosialisasi khususnya di daerah-daerah yang dianggap paling rawan. Tujuan kami adalah memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan aman dan adil,” kata Dody.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pemetaan kerawanan ini menjadi fondasi penting dalam upaya menjaga integritas Pemilu 2024, dan Bawaslu siap untuk terus mengawal setiap tahapan pemilu dengan ketat.