Sangatta – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan beberapa kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan APBD yang melimpah dan luas wilayah yang begitu besar, seharusnya Kutim mampu membangun infrastruktur yang memadai. Selain itu, adanya kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga diharapkan dapat membantu pembangunan daerah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak infrastruktur jalan yang telah dibangun mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menjaga kualitas infrastruktur.
Masalah Tanggung Jawab dan Perawatan Jalan
Menurut Jimmy, anggota Komisi C DPRD Kutim, permasalahan utama terletak pada kurangnya koordinasi dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai pihak. Ia menilai bahwa jika semua pihak saling bahu-membahu, persoalan jalan dapat diatasi dengan lebih baik.
“Misalnya pengangkutan alat dari sawit. Jadi secara ini mereka tidak bertanggung jawab karena itu koperasi yang punya kerjaan itu, itu pun rental kan,” ujar Jimmy, Senin (13/5/2024) lalu.
Ia mengkritisi bahwa tanggung jawab sering kali dilempar ke pihak lain, termasuk koperasi dan perusahaan sawit yang seharusnya mengawasi dan mengontrol kondisi jalan yang dilalui kendaraan berat mereka.
Pentingnya Jembatan Timbang Mobile
Jimmy mengusulkan solusi untuk mengatasi kerusakan jalan akibat muatan kendaraan yang berlebihan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan jembatan timbang berjalan atau “mobile” guna mengontrol muatan kendaraan yang melintasi jalanan di Kutim.
“Jadi timbangan mobile yang kita harapkan,” harapnya. Menurutnya, jembatan timbang mobile memiliki fleksibilitas untuk berpindah tempat sesuai dengan daerah yang padat angkutannya, sehingga pengawasan terhadap muatan kendaraan dapat dilakukan lebih efektif.
Jimmy menambahkan bahwa pihaknya telah membicarakan terkait implementasi jembatan timbang mobile ini. “Kalau mobile kan bisa kemana-mana dia. Yang mana padat angkutannya di situ,” imbuhnya.
Peran Pemerintah dalam Mengontrol Muatan Kendaraan
Selain itu, Jimmy menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga dan mengontrol muatan kendaraan yang melintas di jalan-jalan Kutim. Menurutnya, pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa muatan kendaraan tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, agar jalan-jalan yang telah dibangun dapat bertahan lebih lama.
Dengan adanya APBD besar dan dukungan dari berbagai perusahaan melalui CSR, diharapkan infrastruktur di Kutim dapat ditingkatkan kualitasnya. Namun, tanpa koordinasi yang baik dan tanggung jawab yang jelas dari semua pihak, permasalahan infrastruktur jalan akan terus berulang.
Masyarakat Kutim berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bekerja sama lebih baik dalam menjaga dan memperbaiki infrastruktur. Langkah-langkah konkret seperti penerapan jembatan timbang mobile diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.
Dilema infrastruktur di Kutim menjadi cerminan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah. Dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan kondisi jalan di Kutim dapat semakin baik dan mendukung aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.