Sidoarjo – Pendopo Agung Kabupaten Sidoarjo menjadi saksi penting dalam peristiwa Deklarasi Komitmen Anti Korupsi, Selasa (14/5/2024). Acara yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo Subandi, serta sejumlah organisasi pemerintahan daerah (OPD), camat, kabag, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Dalam sambutannya, Subandi menggarisbawahi betapa beragamnya wujud korupsi yang bisa merajalela di berbagai sektor. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, namun juga merambah ke ranah sosial, politik, dan hukum.
“Menghadapi kompleksitas dan tantangan pencegahan serta pemberantasan korupsi, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama,” kata Subandi.
Plt Bupati menegaskan pentingnya kerjasama erat antara semua pihak, baik dari kalangan pemerintah, pegawai, maupun jajaran direksi BUMD, dalam menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sidoarjo. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hasil SPI menjadi landasan bagi KPK untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, yang kemudian direspons oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan menyusun rencana aksi yang sesuai,” ungkap Subandi.
Pada tahun 2023, hasil SPI menunjukkan peningkatan dengan skor 75,31, di atas rata-rata nasional. Deklarasi Anti Korupsi diharapkan menjadi langkah awal dalam menjadikan Sidoarjo sebagai kabupaten yang bebas korupsi.
Subandi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak seluruh elemen pemerintah, dari Sekda hingga asisten, OPD, BUMD, dan seluruh masyarakat Sidoarjo, untuk bergandengan tangan dalam gerakan anti korupsi. Himbauan “No Pungli, No Korupsi” akan dipasang di semua OPD sebagai upaya konkret dalam memerangi korupsi, dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi eksternal.
Deklarasi ini bukan hanya sebuah seremoni formal, melainkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Subandi menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semua pihak diimbau untuk secara aktif terlibat dalam proses ini, sebagai bagian dari perjalanan Sidoarjo menuju masa depan yang lebih baik dan lebih adil.