Samarinda – Wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi PKS Ali Hamdi menilai bahwa kenaikan PPN ini kontraproduktif dan akan memperparah situasi ekonomi masyarakat Kaltim.
“Kenaikan tarif PPN ini akan melemahkan beli masyarakat khususnya di Kaltim,” ungkap Ali.
Menurut Ali Hamdi, kebijakan ini berpotensi merugikan daya beli masyarakat, khususnya di tengah isu-isu terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan peningkatan biaya hidup.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp 3.360.858 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) per bulan.
“Dengan UMP 3,3 juta Masyarakat Kaltim akan kesulitan dengan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen ini,” tegasnya.
Sebelumnya, tarif PPN baru saja dinaikkan menjadi 11% pada April 2022, dan terbukti langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
“Pada 2022, porsi konsumsi rumah tangga sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai, dan pada 2023, tren ini masih berlanjut, bahkan muncul fenomena ‘mantab’ (makan tabungan) di kalangan masyarakat menengah,” papar Ali.
Ia menambahkan, Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta mengalami penurunan, terutama pada kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta dan Rp 4,1 juta – Rp 5 juta.
Ali khawatir bahwa kenaikan PPN akan mendorong inflasi dan membuat harga-harga barang/jasa semakin mahal. Maka dari itu pada akhirnya akan semakin membebani daya beli masyarakat.
“Industri besar akan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat. Masyarakat ekonomi menengah ke bawahlah yang akan menanggung beban kenaikan ini,” tegas Ali.
Ia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PPN ini. Kemudian mencari solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat.
“Pemerintah perlu fokus pada pemulihan daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Ali.