Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Yan, menanggapi rekomendasi Pasus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2023. Yan menyoroti pentingnya evaluasi mendalam terhadap program perjalanan dinas dan penyeimbangan alokasi anggaran di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita melihat banyak sekali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di setiap OPD. Bukan kita tidak setuju dengan rekomendasi perjalanan dinas, tetapi kita ingin pemerintah mengevaluasi program agar tidak menganggarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas mereka untuk melaksanakannya,” ujar Yan usai upacara Hari Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2024).
Salah satu rekomendasi utama adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Yan menyoroti bahwa perjalanan dinas merupakan penyumbang terbesar Silpa, yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat jika tidak dievaluasi dengan benar.
“Nah, ini yang kita inginkan agar itu dievaluasi. Bukan dikurangi, tetapi dievaluasi. Rencanakan sesuatu sesuai kemampuan, jangan direncanakan tetapi tidak mampu melaksanakannya. Sehingga itu merugikan dan menunda kesejahteraan masyarakat kita,” tutur politisi Gerindra ini.
Wakil Bupati Kutim mencatat adanya Silpa sebesar Rp 1,7 triliun. Yan menekankan bahwa penggunaan anggaran tersebut dengan bijak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Disampaikan oleh Wakil Bupati ada Rp 1,7 triliun. Luar biasa kalau itu kita pakai, masyarakat kita akan tersalurkan kesejahteraannya,” tambah Yan.
Selain itu, Yan menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran di antara OPD. Ia menekankan pentingnya penyeimbangan alokasi untuk memastikan semua OPD dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif.
Terakhir, Yan menyoroti masalah hutang yang belum terselesaikan dari tahun 2022 dan 2023. Hutang tersebut harus segera diselesaikan untuk menghindari beban tambahan pada anggaran dan untuk memastikan para kontraktor mendapatkan pembayaran yang mereka layak terima.
“Kasihan kontraktor kita, mereka sudah melaksanakan tugas dan pekerjaannya, tetapi dengan anggaran yang besar, masih ngutang. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal kita,” tandasnya.