Tasikmalaya – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menjaga partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan PSU tak hanya bergantung pada penyelenggara, melainkan juga melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Ini bukan hanya tugas KPU, tapi juga Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta seluruh aparatur wilayah,” ujar Bima dalam keterangannya dari Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menurutnya, dibandingkan dengan Pilkada 2024 yang lebih kompleks, PSU memiliki fokus yang lebih spesifik, sehingga upaya sosialisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.
Bima menyatakan bahwa tahapan persiapan PSU di Tasikmalaya sejauh ini berjalan sesuai dengan jadwal. Produksi logistik pemilu juga dipastikan terpenuhi meski sempat mengalami hambatan kecil akibat libur Lebaran.
“Secara keseluruhan, on the track ya. Timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelasnya.
Tak hanya logistik, Bima juga menyoroti aspek keamanan dan kesiapsiagaan bencana di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menilai aparat keamanan di daerah telah menyusun langkah mitigasi bencana yang cukup baik, terutama di lokasi rawan bencana.
Namun, ia memberikan perhatian khusus pada isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan PSU. Ia menegaskan bahwa keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam legitimasi hasil pemilu ulang.
“Saya minta atensi khusus soal netralitas ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.
Pemerintah pun membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran netralitas aparatur. Bima berharap tidak terjadi lagi pelanggaran yang dapat memicu digelarnya PSU untuk kedua kalinya.
Dengan berbagai kesiapan ini, Wamendagri berharap PSU di Tasikmalaya dapat berlangsung lancar, adil, dan menjamin hak pilih masyarakat secara maksimal.