Sungai Penuh – Kunjungan kerja Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., ke Mapolres Kerinci pada Kamis (24/4/2025) disambut hangat oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH. Didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Jambi, Ny. Evi Krisno H. Siregar, Kapolda menegaskan komitmen kepolisian dalam memperkuat keamanan dan ketertiban wilayah.
Wali Kota Alfin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi atas kunjungan Kapolda yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial di daerah. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian.
“Kami sangat menyambut baik atas kehadiran Bapak Kapolda beserta Ibu dan jajaran. Ini merupakan wujud perhatian dari Polda Jambi terhadap situasi keamanan di Kota Sungai Penuh,” ungkap Alfin dengan penuh antusias.
Ia juga menambahkan, kerja sama yang erat antara Polri dan pemerintah kota menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang.
“Menjalin sinergitas seperti inilah yang menjadi fondasi terciptanya keamanan yang berkelanjutan di Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.
Kunjungan ini tidak hanya bersifat simbolik, namun juga menjadi bagian dari evaluasi langsung atas kinerja jajaran kepolisian di tingkat wilayah serta penguatan komunikasi antara tokoh pemerintahan dan aparat keamanan.
Kehadiran Ketua Bhayangkari Daerah Jambi juga menambah nuansa kekeluargaan dalam kegiatan ini, memperlihatkan bahwa tugas keamanan tak hanya tanggung jawab struktural, tapi juga menyentuh aspek sosial dalam mendekatkan kepolisian dengan masyarakat.
Kota Sungai Penuh sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Jambi terus mendorong terwujudnya stabilitas sosial yang inklusif. Pemerintah daerah meyakini bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang solid, tantangan keamanan dapat dihadapi bersama secara efektif.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari berbagai kolaborasi lanjutan dalam memperkuat ketertiban umum serta mengawal agenda pembangunan di daerah.
