Sandaran – Upaya menekan angka keluarga berisiko stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus dikebut. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim menggelar kunjungan kerja ke Kecamatan Sandaran, lokus ke-16 yang menjadi fokus intervensi pada Rabu (19/2/2025). Bertempat di BPU Kantor Desa Susuk Luar, pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua BAZNAS Abdullah, perwakilan Bappeda, Disnaker, DPMDes, Dinkes, TP-PKK, Disdik, serta unsur muspika dan perangkat desa.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan guna mengatasi kendala teknis dan nonteknis yang menghambat percepatan penurunan stunting di wilayah terpencil tersebut.
Tantangan Validasi Data Stunting
Sekretaris TPPS Kutim, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa validasi data stunting di Sandaran masih menjadi tantangan utama. Ia menyoroti kendala jaringan internet dan sinyal lemah sebagai faktor penghambat pelaporan real-time.
“Data BNBA (by name by address) harus selalu diperbarui. Namun, di Sandaran, laporan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tertahan akibat keterbatasan jaringan,” tegas Junaidi.
Meski jumlah kasus stunting yang tercatat di Sandaran masih rendah, ia memperingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Data bisa meledak begitu jaringan diperbaiki. Karena itu, kami telah meminta Diskominfo Kutim untuk mempercepat pembangunan tower dan peningkatan kualitas internet, khususnya di balai desa dan puskesmas,” jelasnya.
Junaidi juga menekankan pentingnya kolaborasi dari tingkat kecamatan hingga RT.
“Camat harus turun ke desa, desa ke RT, dan RT langsung ke warga. Pendekatan khusus dibutuhkan agar intervensi lebih efektif,” tambahnya.
Kurangnya Pemahaman tentang Stunting
Plt Camat Sandaran, Mulyadi, mengakui bahwa pemahaman aparat desa mengenai indikator stunting masih terbatas.
“Stunting bukan sekadar anak bertubuh pendek, tetapi juga menyangkut perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Selama ini, banyak kasus hanya dikategorikan ‘berisiko’ tanpa kepastian diagnosis,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Mulyadi berjanji akan mengoptimalkan peran stakeholder lokal, termasuk perusahaan sekitar.
“Saya akan menginstruksikan kepala desa menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program tambahan gizi atau bantuan lain bagi anak-anak berisiko stunting,” ujarnya.
Kepala Desa Marukangan, Endi Heriyanto, juga menyoroti kesenjangan data antara kabupaten dan desa.
“Data kabupaten menyebut hanya dua anak di Marukangan yang berisiko stunting. Namun, kami khawatir ada kasus yang belum terdata,” katanya.
Endi menegaskan bahwa akses desa terhadap data akurat sangat penting agar intervensi tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi kunjungan TPPS yang membantu meningkatkan pemahaman aparat desa.
“Sebelumnya, kami minim pengetahuan soal stunting. Dengan adanya pertemuan ini, kami bisa lebih proaktif turun ke lapangan,” tambahnya.
Puskesmas Gencarkan Program Jemput Bola
Dari sisi kesehatan, Kepala Puskesmas Sandaran, dr. Budi Rinanto, mengungkapkan bahwa hanya 50% dari 575 keluarga berisiko stunting yang aktif mengakses posyandu.
“Minimnya kehadiran di posyandu menghambat identifikasi kasus. Padahal, data valid sangat penting untuk menentukan langkah intervensi, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT),” paparnya.
Untuk mengatasi hal ini, Puskesmas Sandaran menggencarkan program jemput bola dengan melibatkan kader desa dan RT untuk mendatangi keluarga berisiko langsung.
“Anak yang tidak ditimbang di posyandu harus dipantau secara langsung. Jika data sudah valid, baru intervensi bisa dilakukan secara optimal,” jelas Budi.
Menurutnya, penurunan angka stunting tidak bisa hanya bergantung pada sektor kesehatan.
“Dinas kesehatan hanya menentukan status stunting. Namun, penurunannya membutuhkan kerja sama lintas sektor,” tambahnya.
Percepatan Infrastruktur dan Pelibatan Masyarakat
Kunjungan TPPS Kutim ke Sandaran menegaskan bahwa penurunan stunting memerlukan sinergi menyeluruh. Dari sisi infrastruktur, perbaikan jaringan internet dan sistem pelaporan data menjadi prioritas.
Sementara di tingkat desa, pelibatan RT dan kader posyandu dinilai penting untuk memantau tumbuh kembang anak secara langsung.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka stunting di Kutai Timur dapat terus ditekan, menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.