Kutim – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Ronny Bonar mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam upaya menangani masalah stunting.
Stunting merupakan kondisi di mana anak memiliki tinggi badan kurang dari standar usianya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan asupan gizi, infeksi, dan penyakit.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI pada 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencapai 24,7 persen. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata rasio di Kaltim mencapai 23,9 persen.
Ronny Bonar mengatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan stunting di Kutim adalah keterbatasan anggaran.
“Sejauh ini kita sangat mengalami kesulitan untuk menangani stunting karena untuk awal-awal, anggaran untuk fokus stunting itu masih kurang,” ucapnya, Kamis (23/11/2023).
“Tapi Alhamdulillah dalam perjalanan kita berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinkes diberikan satu support bahwa anggaran untuk stunting tidak boleh diganggu gugat,” tambahnya.
Selain keterbatasan anggaran, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang Teknologi Informasi (IT) menjadi salah satu masalah yang dihadapi DPPKB Kutim.
“DPPKB ini masih kurang pada bidang IT, makanya kami sudah berdiskusi ke Sekda untuk penambahan SDM di bagian IT dan Humas, karena kita juga punya bidang yang melakukan informasi, komunikasi dan edukasi dan ini juga sebenarnya tugas para media,” paparnya.
Ronny Bonar juga menyoroti pentingnya sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendukung akses informasi.
“Walaupun kita juga bisa melakukan. Minimal kita mempunyai 2 orang untuk mengurus itu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ronny Bonar mengumumkan rencana DPPKB Kutim untuk meluncurkan website khusus minggu depan, yang akan menjadi platform pusat untuk mengakses informasi setiap kegiatan DPPKB.
“DPPKB juga sedang berencana akan membuat website khusus DPPKB, insyaallah minggu depan kita aktifkan. Tapi kami masih mengalami kekurangan untuk pengisian konten,” jelasnya.
“Kalo untuk mengelola kita sudah ada orangnya, setiap bidang sudah saya tetapkan Person In Charge (PIC) untuk mengisi itu dan satu PIC pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk memberi info dan yang satu ke Kominfo,” pungkasnya.
Penanganan Stunting Perlu Sinergi Multipihak
Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kutim menunjukkan bahwa upaya ini perlu melibatkan sinergi multipihak.
Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran dan SDM yang memadai. Selain itu, juga perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Kominfo, dan media massa.
Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting, misalnya dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin.
Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan prevalensi stunting di Kutim dapat diturunkan secara signifikan.