Sangatta – Sebanyak 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kutai Timur menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode Oktober 2025 secara simbolis di halaman Kantor…
Polemik jam kerja ASN di Jawa Barat mencuat setelah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menolak aturan baru yang diterapkan Gubernur Dedi Mulyadi. Aturan tersebut mengubah jam kerja…
Malang Raya – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berusaha untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas dengan…
Menurut Andi Faizal, salah satu pasal dalam UU ASN itu mencantumkan penghapusan tenaga honorer pada akhir 2024.
Dengan itu, saya meminta kepada semua ASN untuk mematuhi peraturan hukum dan janji sebagai seorang ASN, kata Akmal.
Penyegaran ini akan membuat semangat bekerja lebih segar dan kinerja lebih baik ke depan, kata Akmal.
Sagatta – Suasana haru dan gembira melingkupi Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi Sangatta, Senin (13/11/2023). Sebanyak 586 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 84 Pegawai Pemerintah…
Baik dalam Pemilihan Anggota DPRD, DPR RI, Kepala Daerah atau Wali Kota hingga Pemilihan Gubernur, ASN memang sangat dilarang, kata Jahidin.
APBD Kaltim mampu untuk membayar honorer, kami tidak sepakat menghapus tenaga honorer kecuali honorer menjadi PPPK, kata Samsun.
Memasuki tahun politik, Korpri harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN harus menjaga netralitas, kata Sri Wahyuni.